Soal Luapan Banjir Sungai Cileungsi dan Cikeas, DPR-RI Minta Pemerintah Tangani Serius!

Bahkan, dia berjanji akan membawa keluhan dan usulan warga Bojongkulur kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar ke depan ada penanganan yang serius.

"Kami akan membahas apa-apa yang disampaikan dalam pertemuan ini ke dalam pertemuan dengan Kementerian PUPR. Dan kami akan membantu dan mempermudah penganggarannya," tegas Mulyadi yang juga bertugas di Badan Anggaran DPR RI ini.

Kepala Desa Bojongkulur Firman Riansyah mengaku, kedatanganya ke DPR-RI untuk mencari solusi pencegahan banjir yang sudah menahun itu. "Kami hadir di sini membawa aspirasi warga masyarakat. Adanya tuntutan warga Bojongkulur dan sekitarnya agar pemerintah melakukan  percepatan normalisasi sungai Cileungsi dan sungai Cikeas," bebernya.

Tuntutan itu, sambung dia, berupa studi Land Acquisition Resettlement Action Plan (LARAP)  agar dikerjakan tahun ini juga. Sementara pekerjaan konstruksi normalisasi bisa dimulai tahun 2023.

Sementara, Ketua KP2C Puarman menjelaskan ada beberapa penyebab banjir yang terjadi di wilayahnya tersebut. Di antaranya, banyaknya tanggul yang dalam kondisi rapuh dan bolong, serta adanya pendangkalan sungai. Selain itu juga, sambung dia, terjadi penyempitan sungai dan terjadinya perubahan tata guna lahan di hulu.

Oleh sebab itu, para warga meminta solusi pencegahan banjir dengan cara normalisasi Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas, membuat tanggul permanen, dan melanjutkan normalisasi kali Bekasi. "Permintaan kami, normalisasi Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas," tandas penggiat lingkungan tersebut.
 

Editor : Hilman Hilmansyah