JAKARTA, iNewsBogor.id – Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo membantah tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ihwal ekonomi Indonesia alami kemandekan dan kemunduran serius.
Prastowo, sapaan akrabnya, menanggapi pidato politik AHY yang diposting di akun Twitter @PDemokrat pada 16-18 Juli 2023. Dalam pidatonya, putra Susilo Bambang Yudhoyono itu secara tegas menyebut ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia alami kemandekan serius dalam sembilan tahun terakhir.
Menyikapi pernyataan itu, Prastowo menegaskan bahwa tudingan AHY hanya menebar pesimisme.
“Pidato politik yang menggelitik. Saat dunia menjuluki kita “bright spot” di tengah suramnya ekonomi global, tudingan ‘mandek’ bahkan mundur hanya menyebar pesimisme,” ujar Prastowo melalui akun Twitter pribadinya, @prastow, dikutip Senin (31/7/2023).
Sikap Prastowo menjawab pernyataan publik AHY ini semata-mata demi menyajikan diskursus yang sehat dan terbuka bagi masyarakat. Pria kelahiran Gunungkidul, Yogyakarta, itu lantas memberikan 14 poin penjelasan mengapa tudingan AHY soal ekonomi dan kesejahteraan rakyat mandek tidak benar.
Mulanya, Prastowo menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia berlangsung signifikan, lantaran terus diakselerasi untuk bisa mengejar kemajuan, meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistic, serta menumbuhkan sektor ekonomi baru.
Dalam penjelasannya, ia turut menyajikan info grafis dari World Bank berjudul “Grafik 47 Peringkat Infrastruktur Indonesia 2022 (63 negara)”. Grafik ini memotret peringkat Indonesia dalam hal pembangunan infrastruktur, basic infratrsucture dan health & environtment.
Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo sebut pidato politik AHY menggelitik.
“Daya saing akan naik & kesejahteraan merata. Ini prasyarat niscaya bagi Indonesia untuk maju,” tutur Prastowo.
Meski membangun infrastruktur secara masif, Prastowo memastikan bahwa pemerintah tetap menjadikan masyarakat rentan dan miskin sebagai prioritas utama. Dana dari APBN yang dibelanjakan pemerintah untuk masyarakat rentan, per Juni 2023, sebesar Rp492 triliun. Rinciannya, untuk PKH Rp14,7 triliun, kartu sembako Rp22,3 triliun, dan lain sebagainya.
“Akselerasi infrastruktur tentu tanpa menomorduakan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan miskin, karena faktanya, lebih dari separuh APBN memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ucapnya.
Prastowo turut menguraikan berbagai program pemerintah yang telah diterapkan untuk meningkatkan perlindungan dan bantuan bagi para pelaku UMKM dan memberdayakan masyarakat miskin dan rentan.
“Berbagai program pemberdayaan akses permodalan UMKM, serta untuk membantu masyarakat miskin dan rentan telah dilakukan melalui subsidi bunga, UMi, dan KUR. Pun demikian dengan akases ke pekerjaan melalui program Prakerja dan pelatihan di BLK,” tuturnya.
Juru bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu mengatakan, realisasi anggaran untuk mendukung UMKM pada 2022 mencapai Rp26,1 triliun. Kemudian realisasi untuk KUR Rp364,3 triliun untuk 7,6 juta debitur.
“Nilai penjaminan UMKM sebesar Rp12,7 triliun untuk 764 ribu debitur. Selain itu pemerintah memberikan jaminan korporasi Rp2,2 triliun untuk 8 debitur. Ketimbang bicara normatif belaka, lebih baik berpijak pada data dan fakta,” tegasnya.
Kemudian, ia menegaskan bahwa sejak 2019 hingga 2022, belanja pegawai tumbuh rata-rata 3,8 persen. Rinciannya antara lain, untuk kenaikan gaji dan pensiun pokok, THR, gaji ke-13, serta perbaikan tukin K/L seiring capaian reformasi birokrasi.
"Untuk tenaga pendidik, pada 2022 kita berikan TPG non PNS utk 577ribu guru dan TPG PNS utk 1,06jt guru. Tukin ini penilaian yg lebih fair karena didasarkan pada capaian kinerja,” jelasnya.
Dalam kurun waktu 2019 hingga 2022, subsidi non energi cenderung naik dengan rata-rata 36,8 persen yang difokuskan untuk subsidi pupuk. Pada 2022, sebanyak 7,4 juta ton subsidi pupuk tersalurkan.
“Di tahun 2023 ini Pemerintah tetap memberikan anggaran untuk subsidi pupuk dengan jumlah sebesar Rp25,3 triliun," ungkap Stafsus Sri Mulyani itu.
Selain itu, untuk menjamin petani menjual hasil panen pada harga terbaik, menurut dia pemerintah telah menerapkan kebijakan SSRG atau Skema Subsidi Resi Gudang.
Kebijakan itu dirangkai agar para petani dapat menjaminkan komoditi yang disimpan di gudang Sistem Resi Gudang (SRG) yang resinya dapat diagunkan ke bank untuk mendapatkan modal.
Prastowo turut membeberkan bahwa pada 2022 perekonomian Indonesia tumbuh 5,3 persen. Angka pertumbuhan ini, lanjutnya, sebagai yang tertinggi dalam satu dekade terakhir, serta lebih kuat daripada rata-rata kawasan regional.
Atas pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut, kata dia, pemerintah berhasil menurunkan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.
"Sebaiknya tidak ahistoris, mengabaikan pengaruh dan dampak pandemi Covid-19 dan dinamika perekonomian global bbrp waktu terakhir," beber Prastowo.
Ia turut menjabarkan data sebelum pandemi Covid-19 menerpa, yakni pada 2018 dan 2019 ekonomi RI tumbuh stabil di 5,2 persen dan 5,0 persen. Prastowo menegaskan bahwa capaian ini relatif lebih baik dari negara-negara lain di dunia.
"Inflasi pun relatif terjaga dan untuk pertama kalinya, pada Feb 2020 indikator PMI Manufaktur Indonesia kembali ke zona ekspansi," tutur dia.
Selanjutnya, Prastowo menyebut dirinya dan AHY satu pendapat ihwal negara harus mengalokasikan anggarannya, secara prioritas, kepada rakyat terutama petani, buruh, nelayan, dan golongan lemah lainnya, di masa krisis dan ekonomi tertekan.
"Karena nyatanya 55,2 persen atau Rp492,0 T atau mayoritas belanja pemerintah pusat semester I-2023 diarahkan untuk melindungi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," ucapnya.
Pemerintah juga telah menggelontorkan ratusan triliun untuk belanja perpajakan setiap tahun. Prastowo menyebut, saat pandemi, ditambahkan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN), termasuk di dalamnya untuk subsidi pajak DTP atau ditanggung pemerintah.
"Belum lagi tax holiday utk industri pionir, serta UU HPP yg mengatur WP OP UMKM dengan omzet di bawah Rp500jt tidak kena PPh. Ini UU terobosan di 2021 agar keadilan lebih substansial," cuit Prastowo.
Prastowo menegaskan bahwa pemerintah tidak berdalih, lantaran memang menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang membatasi jumlah pinjaman maksimal 60 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB).
"Utk mengendalikannya, efisiensi bunga utang selalu ditingkatkan dengan tetap memperhatikan volatilitas pasar keuangan global," ungkap Prastowo. "Ketersediaan likuiditas pemerintah juga dicermati."
Sehingga, dia menilai bukan tanpa alasan lembaga pemeringkat R&I meningkatkan outlook Indonesia menjadi positif, dari sebelumnya stabil, dengan peringkat BBB+. Artinya, kata dia, tata kelola Indonesia baik dan diapresiasi.
Terakhir, Prastowo menilai dengan menghentikan utang yang selama ini terkendali, maka Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk dapat berbelanja pada sektor prioritas.
"Karena faktanya, meskipun utang bertambah 1,6x, pemerintah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur karena alokasi anggaran naik 2,3x ; pendidikan naik 1,3x ; kesehatan naik 1,9x ; dan perlindungan sosial naik 3,8x," pungkasnya.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
