Aparat penegak hukum juga belum menerapkan aturan turunan UU TPKS karena khawatir akan penolakan dari kejaksaan, disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang seragam. Masalah ini diperparah oleh budaya patriarki dan stigma masyarakat terkait kekerasan seksual, yang menyebabkan rendahnya pengetahuan aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat dalam melindungi dan memulihkan korban.
“Hampir dua tahun UU TPKS disahkan, tetapi di Papua belum diimplementasikan. APH ragu menggunakan UU TPKS. Kita juga menyayangkan perspektif APH masih bias jender dan tidak sensitif dengan korban,” keluh Novita Opki dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jayapura.
Tantangan Keadilan Bagi Korban di Daerah TerpencilSampai saat ini, kondisi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, khususnya di daerah terpencil, tetap menghadapi kesulitan dalam mengakses keadilan karena sebagian besar aparat penegak hukum belum memahami sepenuhnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Situasi ini menimbulkan ketidakamanan bagi perempuan di daerah terpencil, terutama di wilayah konflik. “Situasi di Papua darurat kekerasan seksual,” kata Novita.
Anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan, Maria Un, menyoroti bahwa hampir semua perempuan dan anak perempuan disabilitas menjadi korban kekerasan seksual, terutama mereka yang memiliki disabilitas intelektual dan mental. Menurutnya, sebagian besar pelaku berasal dari lingkungan dekat dan dikenal oleh korban.
Para perempuan yang ikut bersuara, termasuk Katrin Wokanubun (Suara Milinial Maluku), Rosmiyati Sain (LBH APIK Sulsel), Luh Putu Anggraeni (LBH APIK Bali), Irene Natalia (Jaringan Perempuan Borneo), Riswati dan Fatimah (Flower Aceh), serta Nurul Kurniati (Jaringan Perempuan Yogyakarta), menekankan tantangan terkait keadilan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di daerah terpencil.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
