Jangan sampai, nanti pelaksanaan itu yang sudah ada pro dan kontra pada awalnya, dan pada akhirnya juga akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
Apalagi, lanjut Ruswan, dari pihak APH baik kejaksaan mereka telah mengundurkan diri dalam kegiatan bimtek dan mengingatkan bahwa teman-teman kepala desa itu tidak menggunakan dana APBD atau dari DD (Dana Desa) terkait pelaksanaan bimtek bahkan pihak Kejaksaan tidak akan pernah menghadiri sebagai narasumber apa bila kegiatan tersebut menggunakan dana pemerintah.
“Kita berharap stakeholder harus lebih selektif lagi dalam pelaksanaan ini jangan sampai menghamburkan uang, tapi hanya kepentingan orang-orang tertentu yang kemudian efek kedepan pihak pemerintah desa masih menimbulkan persoalan hukum,” kata Ruswan.
Di satu sisi, KANNI juga melaksanakan program yang sama hanya bedanya memang giatnya itu lebih ke bawah dalam melakukan binaan hukum. Menurutnya, kegiatan KANNI sudah berjalan di beberapa kecamatan, dengan harapan bisa jadi sinergi dengan putra daerah terutama kantor Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik (Bakesbangpol) juga bupati dan lainnya.
“Kami dari KANNI apresiasi, begitu juga rekan-rekan kepala desa yang sudah mengikuti kegiatan yang sudah dilaksanakan KANNI menerima hasil manfaat. Begitu juga, terimakasih ke para camat yang sudah memfasilitasi dan support giat kami ini. Kegiatan kami ini pun, kita laksanakan dengan gratis tidak ada pungutan biaya, sekalipun KANNI menyiapkan fasilitas untuk kegiatan tersebut,” tutupnya.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
