Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono diwakili
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menyatakan pembangunan Rusun ini merupakan wujud sinergitas Kementerian PUPR dengan Kementerian Keuangan dalam hal upaya penyelenggaraan hunian yang layak dan terjangkau untuk ASN di Jayapura
"Pembangunan Rumah Susun Kementerian Keuangan merupakan salah satu wujud dukungan Kementerian PUPR dalam meningkatkan semangat kerja, serta membentuk mental hidup bersama untuk menciptakan lingkungan yang berbudaya, beradab, dan menjunjung tinggi nilai moral sehingga memberikan kontribusi positif bagi pencapaian misi Presiden untuk membangun SDM unggul menuju Indonesia maju," terangnya.
Kementerian PUPR berharap agar Rusun Kementerian Keuangan ini dapat bermanfaat dan menjadi tempat mengembangkan rasa kebangsaan dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Dalam rangka pemanfaatan Rusun, Kementerian Keuangan diharapkan dapat mengalokasikan anggaran operasional, pemeliharaan, dan perawatan rumah susun, dengan menunjuk atau membentuk pengelola Russun serta diharapkan dapat segera melengkapi dokumen serah terima aset untuk percepatan serah terima aset. Kementerian Keuangan diharapkan dapat memanfaatkan rumah susun sesuai dengan fungsinya serta merawat dan memelihara bangunan beserta meubelair dan PSU dengan baik," katanya.
Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan pembangunan Rusun ini dilakukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Papua I dengan mekanisme Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Tahun 2022 – 2023.
Spesifikasi bangunan satu tower terdiri dari tiga lantai dengan 44 unit hunian tipe 36 dengan kapasitas 176 orang serta dilengkapi dengan 44 set meubelair, serta termasuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) lapangan bulutangkis, lapangan parkir, automatic sliding gate, genset 200 kVA, dan pengamanan 24 jam.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
