“Sebagai lembaga negara, tidak hanya akuntabilitas anggaran saja yang penting, namun akuntabilitas kinerja juga tidak kalah penting. Kita sering mendengar istilah ‘Value for Money’, yang artinya bahwa tidak ada sepeser rupiah pun yang diamanahkan kepada BP2MI yang tidak dipertanggungjawabkan. Semua anggaran harus harus transparan, akuntabel, dan sejalan dengan kinerja yang dicapai,” jelas Benny.
Untuk itu, lanjut Benny, BP2MI menandatangani Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen mulai dari Pimpinan BP2MI, Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, sampai pimpinan di daerah yakni para Kepala BP3MI.
“Perjanjian Kinerja ini juga akan menjadi dasar evaluasi kinerja aparatur, dasar untuk monitoring evaluasi dan supervisi, dasar penetapan sasaran kinerja seluruh pegawai di lingkungan BP2MI, dan tentunya menjadi dasar bagi penilaian, penghargaan, dan sanksi atau reward and punishment,” ujar Benny.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
