MK menyatakan pertimbangan detail dapat ditemukan dalam berkas lengkap putusan yang akan diserahkan usai sidang.
Beberapa dalil yang dinilai tidak beralasan menurut hukum antara lain soal politisasi bantuan sosial, cawe-cawe, atau intervensi Presiden Joko Widodo, hingga pelanggaran prosedur oleh KPU saat menerima pendaftaran Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres.
"Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum," ucap hakim MK.
Ini merupakan permohonan kedua yang ditolak MK terhadap sengketa hasil Pilpres 2024. Sebelumnya, permohonan dari Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar juga telah ditolak oleh MK.
Editor : Furqon Munawar
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Artikel Terkait
BERITA POPULER
+
News Update
