JAKARTA, iNewsBogor.id - Kuasa Hukum KPUD Muara Enim yang diwakili kantor hukum Khoiruzi dinilai keliru menghitung tenggat waktu pengajuan permohonan sengketa pilkada Muara Enim.
Menurut Khoiruzi, tenggang waktu pengajuan yang berlaku hanya 3x24 jam (3 hari), membuat pemohon gugatan pasangan calon H. Nasrudin Umar-Lia Anggraeni (HNU-LIA) semestinya tidak bisa lagi mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Tenggang waktu pengajuan permohonan paling lama 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan (merujuk ayat 4 PMK 3/2024 yang berbunyi jam layanan pengajuan permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja). Hari pertama adalah Selasa tanggal 3 Desember 2004 pukul 24.00 WIB, hari kedua adalah tanggal 4 Desember 2004 pukul 24.00 WIB, dan hari ketiga adalah hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB. Karena itu berdasarkan permohonan pemohon elektronik nomor 83, permohonan diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 17.29 WIB,” kata dia dalam sidang lanjutan sengketa pilkada Muara Enim pada Selasa (21/1) pagi.
Dengan demikian, bagi Khoiruzi, pengajuan sengketa pilkada Muara Enim sudah melewati batas waktu.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
