Mulyadi menegaskan pihaknya telah melaporkan kondisi ini ke pimpinan DPR, komisi terkait, hingga pihak Istana melalui Sekretaris Pribadi Presiden dan Sekjen Partai Gerindra. Ia juga sudah berdialog langsung dengan Dirjen Penegakan Hukum KLH.
“Dirjen Gakkum KLH sudah janji tidak akan ada lagi penutupan usaha, kecuali untuk pembinaan. Bahkan ada sekitar 11 sampai 15 hotel yang kini sudah kembali beroperasi,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah (baca: KLH) perlu bersikap adil dalam menegakkan aturan. Usaha yang sudah memiliki izin resmi seharusnya dibina, bukan ditutup. Ia pun usaha ilegal yang merusak lingkungan tetap harus ditindak tegas.
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Dapil Bogor, Mulyadi. (Foto : IST/Furqon)
“Kita dukung penertiban usaha ilegal. Tapi jangan semua dipukul rata. Mereka yang taat aturan justru harus dilindungi karena membuka lapangan kerja dan mendongkrak PAD,” tegasnya.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
