Ia menegaskan bahwa keamanan mahasiswa merupakan prioritas. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan pengaturan akses, pengawasan fasilitas, serta standar keamanan kampus setelah jam operasional.
Dr Indah mengungkapkan bahwa berbagai opsi solusi sedang dibahas secara menyeluruh. Aspek yang dikaji meliputi penentuan lokasi relokasi, pendanaan, jadwal pembangunan, hingga skema pemindahan pedagang.
“Seluruh tahapan memerlukan pembahasan mendalam dan koordinasi berlapis, mengingat keputusan yang diambil berdampak langsung pada kegiatan dan layanan di lapangan,” ujarnya.
IPB University juga menekankan bahwa proses ini tidak dapat dilakukan sepihak. Kolaborasi dengan Pemkab Bogor diperlukan untuk memastikan kesesuaian regulasi, legitimasi administratif, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan tata ruang wilayah.
Dr Indah menegaskan bahwa IPB University berkomitmen untuk mendampingi seluruh proses transisi penataan kawasan Babakan Raya. Kampus juga membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan pedagang agar kebutuhan semua pihak dapat terakomodasi secara proporsional.
Ia berharap masyarakat memahami bahwa penataan kawasan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah yang wajib dijalankan.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, IPB University, mahasiswa, dan pedagang sangat penting agar penataan kawasan Babakan Raya memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan kampus dan warga sekitar,” tandasnya.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
