JAKARTA, iNewsBogor.id - Gerakan Mahasiswa Kosgoro (Gema Kosgoro) mengecam keras dugaan aksi teror berupa percobaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.
Ketua Gema Kosgoro, Agus Syafrudin, menilai tindakan tersebut bukan sekadar kriminal biasa, tetapi merupakan bentuk intimidasi serius terhadap aktivis masyarakat sipil yang selama ini aktif mengawal isu demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.
“Ini bukan sekadar tindakan kriminal biasa. Ini adalah teror terhadap kebebasan sipil dan upaya membungkam suara kritis masyarakat,” kata Agus dalam keterangan pada iNewsBogor.id, Sabtu.(14/3/2026) malam.
Agus mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap pelaku beserta pihak yang diduga berada di balik aksi teror itu.
Menurutnya, negara juga harus memberikan perlindungan maksimal kepada korban dengan memasukkan Andrie Yunus ke dalam program perlindungan saksi dan korban yang dijalankan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
“Keselamatan Andrie Yunus harus menjadi prioritas. Negara tidak boleh membiarkan aktivis yang memperjuangkan kepentingan publik justru menjadi korban kekerasan,” ujarnya.
Andrie Yunus dikenal sebagai aktivis yang vokal menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan negara yang dinilai berpotensi mengancam demokrasi.
Salah satu aksinya yang sempat menyita perhatian publik adalah ketika ia bersama sejumlah aktivis masyarakat sipil menggeruduk rapat pembahasan revisi RUU TNI antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang digelar di sebuah hotel di Jakarta. Rapat tersebut menuai kritik karena dinilai membuka ruang perluasan kewenangan Tentara Nasional Indonesia.
Gema Kosgoro menilai insiden penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus harus menjadi alarm serius bagi negara untuk menjamin keselamatan aktivis serta menjaga ruang demokrasi di Indonesia.
“Jika aktivis yang mengkritik kebijakan negara saja bisa diteror, maka ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi. Aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa negara hadir melindungi warganya,” pungkas Agus.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
