Bupati Bogor Diuji Transparansinya
Dalam perkara dugaan pemotongan upah pungut, KPK masih mendalami mekanisme pemotongan dan aliran uang di lingkungan Pemkab Bogor. Sementara OTT KPK pada September 2026 merupakan perkara berbeda yang berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan pertanahan.
Dua perkara tersebut belum dapat disimpulkan sebagai satu rangkaian atau memiliki hubungan politik tertentu.
Namun, kemunculan sejumlah perkara yang bersinggungan dengan lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor menempatkan Bupati Bogor Rudy Susmanto pada posisi yang harus menjawab tuntutan publik mengenai tata kelola dan pengawasan internal pemerintahannya.
Pertanyaannya bukan semata-mata apakah Bupati terlibat dalam perkara pidana. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah sejauh mana sistem pengawasan Pemkab Bogor mampu mencegah praktik penyimpangan di lingkungan pemerintah daerah.
Bupati sebagai kepala daerah memiliki tanggung jawab pemerintahan untuk memastikan aparatur bekerja sesuai aturan, transparan, serta kooperatif terhadap proses hukum.
Karena itu, penghormatan terhadap proses hukum perlu berjalan beriringan dengan langkah nyata memperbaiki pengawasan internal dan membuka informasi yang memang menjadi hak publik.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
