"Bagi kami, laporan polisi bukan instrumen untuk memenangkan salah satu pihak. Laporan merupakan pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta dan menemukan kebenaran berdasarkan prosedur hukum yang berlaku," demikian sikap HMI MPO Cabang Bogor saat melakukan aksi di Polres Bogor Kamis (12/11/2026).
HMI MPO juga menyoroti penerbitan SPDP yang disebut berlangsung delapan hari setelah laporan pihak Kepala SPPG diterima.
Organisasi mahasiswa tersebut merujuk Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang mengatur pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai.
Karena itu, HMI MPO meminta Kapolres Bogor menjelaskan kapan penyidikan atas laporan tersebut secara resmi dimulai, bagaimana tahapan administrasinya, serta bagaimana kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut HMI MPO, penghitungan tenggat SPDP harus mengacu pada tanggal dimulainya penyidikan, bukan semata-mata tanggal diterimanya laporan polisi.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
