Kelima, mendesak kepolisian menjamin tidak adanya kriminalisasi, intimidasi, maupun tekanan terhadap jurnalis dan masyarakat sipil.
Keenam, meminta seluruh proses penyidikan memperhatikan UU Pers dan mekanisme penyelesaian sengketa pers sesuai konteks perkara.
Ketujuh, mendesak pelibatan Propam apabila ditemukan indikasi pelanggaran etik, disiplin, atau penyalahgunaan kewenangan oleh anggota kepolisian.
Kedelapan, meminta jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil bagi pelapor, terlapor, saksi, serta masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
Kesembilan, mendesak Kapolres Bogor memastikan seluruh proses penanganan perkara berjalan independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
