HMI MPO juga mengingatkan bahwa penanganan perkara yang melibatkan jurnalis harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal 4 UU Pers menjamin kemerdekaan pers, termasuk hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Sementara Pasal 8 memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dalam menjalankan profesinya.
Namun, HMI MPO juga menegaskan bahwa profesi wartawan tidak menjadikan seseorang kebal hukum. Setiap jurnalis tetap berkewajiban menaati peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik.
Apabila persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan produk jurnalistik, mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta peran Dewan Pers perlu diperhatikan sesuai karakteristik perkara.
"Kebebasan pers bukan hanya kepentingan profesi wartawan, melainkan bagian penting dari demokrasi. Ketika jurnalis tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, masyarakat juga kehilangan salah satu instrumen untuk mengawasi kepentingan publik," tegas HMI MPO.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
