Menurutnya, pemblokiran tersebut menjadi persoalan serius karena berdampak terhadap kewenangan Perum Perumnas dalam melakukan penjualan atas bidang tanah yang dimaksud.
"Ini menjadi salah satu persoalan yang harus dijelaskan secara terbuka. HPL Nomor 1 Desa Lumpang dengan luas 23.410 meter persegi tersebut dalam kondisi diblokir. Karena itu, perlu ada kejelasan mengenai status tanah dan bagaimana dampaknya terhadap kegiatan penjualan serta kepentingan konsumen," tegasnya.
Ia menilai kepastian status tanah merupakan aspek mendasar yang harus diperhatikan, terutama karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak konsumen.
Pertanyakan Kelengkapan PBG, IMB hingga Dokumen Lingkungan
Firmansyah juga mendesak Perum Perumnas untuk membuka secara transparan seluruh dokumen perizinan pembangunan Perumnas.
Menurutnya, perlu ada penjelasan apakah seluruh persyaratan administrasi dan perizinan telah dipenuhi, baik untuk pembangunan kawasan perumahan maupun fasilitas pendukungnya.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
