Beberapa aspek yang menjadi sorotan antara lain Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), perizinan bangunan yang sebelumnya dikenal sebagai IMB, dokumen lingkungan seperti AMDAL atau dokumen lingkungan lainnya, hingga kajian dan penanganan persoalan banjir.
Tidak hanya bangunan rumah, perizinan fasilitas lain seperti galeri pemasaran dan gapura perumahan juga perlu dipastikan kelengkapannya.
"Kami mempertanyakan apakah seluruh perizinan, mulai dari PBG atau IMB, dokumen lingkungan, kajian banjir, sampai perizinan galeri pemasaran dan gapura perumahan sudah diselesaikan secara administratif atau justru masih ada proses yang belum dipenuhi," kata Firmansyah.
Ia menegaskan, status Perum Perumnas sebagai badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ketentuan administrasi maupun regulasi yang berlaku.
"Jangan mentang-mentang BUMN, kemudian seluruh proses perizinan dianggap bisa diabaikan. Semua pihak harus tunduk pada aturan yang berlaku. Kami ingin ada transparansi dan kepastian bahwa pembangunan Perumahan Parayasa telah memenuhi seluruh ketentuan," tegasnya.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
