BREAKING NEWS: Mahkamah Konstitusi Putuskan Sistem Pemilu Terapkan Proporsional Terbuka

JAKARTA, iNewsBogor.id – Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara pengujian Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang sistem pemilu.

Dalam putusannya, MK menolak seluruh gugatan perkara nomor 114/PUU-XX/2022 tentang uji materi sistem pemilu proporsional terbuka. Dengan demikian, sistem pemilu 2024 tetap menerapkan proporsional terbuka.

Baca Juga

Pakar Hukum Sebut Sengketa Pilkada Muara Enim di MK Bukan Soal Selisih Suara, Tapi Kecurangan TSM

“Mengadili, dalam provisi, menolak permohonan provisi pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Anwar Usam di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

MK menekankan bahwa keputusan ini telah mempertimbangkan keterangan para saksi, ahli dan mencermati fakta persidangan.

Hal lain yang jadi pertimbangan, yakni MK menilai Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 tidak menentukan jenis sitem pemilihan umum yang digunakan untuk anggota legislatif.

Baca Juga

Temuan Kecurangan TSM Pilkada Muara Enim Mengemuka di Sidang MK, Koalisi Keadilan Bereaksi

“UUD 1945 hasil perubahan pun tidak menentukan sistem pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD,” tutur Hakim MK Suhartoyo.

Dalam hal ini, Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 menyatakan anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum.

MK lebih mendukung sistem proporsional terbuka lantaran lebih sesuai dengan iklim demokrasi Indonesia. Sementara sistem proporsional tertutup, menurut MK, tidak sesuai bagi demokrasi di Tanah Air.

Baca Juga

OC Kaligis Temukan Fakta Pemilih Siluman, Pemilih Ganda dan Tanda Tangan Palsu di Pilkada Muara Enim

“Proporsional tertutup dengan daftar terbuka dinilai lebih demokratik,” tegas Suharyoto.

Editor: Ifan Jafar Siddik