Kota Bogor Jadi Pilot Project Pembangunan Perkotaan Nasional

BOGOR, iNewsBogor.id - Kota Bogor menjadi pilot project National Urban Development Project (NUDP) atau proyek pembangunan perkotaan nasional oleh pemerintah pusat.

Pilot project NUDP diawali dengan Workshop Pelingkupan Kegiatan Capital Investment Planning (CIP) NUDP oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II yang dihadiri jajaran Kemendagri, diantaranya Kepala Sub Direktorat Perhubungan Ali Irmanda dan diisi oleh berbagai narasumber diantaranya dari Kementerian PUPR, Kemenhub, Bappenas dan narasumber lintas kementerian lainnya.

Baca Juga

BNPT Tunjuk Kabupaten Bogor jadi Proyek Percontohan Kabupaten Kebangsaan

Di awal sambutannya, Kasubdit Perhubungan Ali Irmanda menjelaskan bahwa NUDP merupakan proyek kerja sama pemerintah Indonesia dan Bank Dunia yang bertujuan meningkatkan perencanaan dan pemrograman pembangunan kota yang terpadu serta penyusunan prioritas program investasi modal.

Pencapaian tujuan NUDP ini diukur dengan tiga indikator utama, yaitu tersusunnya strategi nasional pembangunan infrastruktur perkotaan, tersusunnya rencana dan program pembangunan perkotaan terpadu serta keterpaduan antara kerangka perencanaan investasi dan penganggaran.

Profil peserta workshop pelingkupan kegiatan CIP NUDP Kemendagri di Hotel Royal Bogor. (Foto : Istimewa)

Baca Juga

Kemenko PMK Jadikan Kota Bogor Pilot Project Implementasi Program RAN PIJAR

Sekretaris Daerah  (Sekda) Kota, Syarifah Sofiah menyambut baik ditunjuknya Kota Bogor sebagai pilot project NUDP sehingga setiap kota memiliki kemandirian.

Letak geografis Kota Bogor sebagai hinterland ataui penyangga Jakarta sebagai epicentrum dalam sisi pertumbuhan dan dinamisasi ekonomi di Indonesia sedikit banyak juga memberikan pengaruh.

Sekda Syarifah menyebutkan bahwa setiap hari ada 50 ribu hingga 75 ribu commuter yang bergerak dari Kota Bogor ke Jakarta menggunakan kereta rel listrik (KRL), jumlah tersebut belum termasuk masyarakat dan warga yang menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan darat lainnya.

"Iya karena harus diakui banyak juga yang tinggal di Bogor bekerja di Jakarta. Tentu saja konektivitas antara Jakarta dan Kota Bogor itu sedemikian tinggi, sedangkan di satu sisi Kota Bogor luas wilayahnya sekitar 11.000 hektar," katanya di Royal Hotel Bogor, Selasa (14/11/2023).

Dari luasan tersebut lanjut Sekda, 85 hektar merupakan area Kebun Raya Bogor ditambah dengan luasan hutan Cifor, sehingga cakupan yang bisa diisi oleh warga sebagai pemukiman tidak begitu besar.

Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah duduk bersama jajaran pejabat Kemendagri disela acara Workshop Pelingkupan Kegiatan Capital Investment Planning (CIP) NUDP. (Foto : Istimewa)

"Dari total luas wilayah pemukiman 45 persen sudah padat oleh pemukiman-pemukiman yang tertata yang dibangun oleh developer dan pemukiman yang tidak teratur yang dibangun oleh warga sendiri. Jumlah permukiman yang teratur di Kota Bogor ini jauh lebih kecil," sebutnya.

Berkaca pada negara lain, hampir di seluruh kota di dunia 70 persen perkotaan menjadi wilayah urban terlepas karena faktor urbanisasi atau memang wilayah tersebut yang membentuk kotanya sendiri menjadi urban.

Persoalan ini pun yang dihadapi oleh Kota Bogor dimana pertumbuhan penduduk meningkat yang berdampak pada meningkatnya wilayah wilayah slum area. Dalam menghadapi tingginya pergerakan masyarakat dengan peningkatan jumlah kendaraan namun akses jalan tidak banyak bertambah ada beberapa hal yang dilakukan oleh Kota Bogor.

Diantaranya melakukan penataan pedagang kaki lima dengan pembinaan, pembenahan sistem transportasi, menata kota dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta melakukan mitigasi dan survei untuk mengantisipasi bencana alam sehingga mempunyai ketahanan terhadap bencana alam.

Syarifah berharap dengan dijadikannya Kota Bogor sebagai pilot project yang didukung oleh berbagai tenaga ahli bisa memberikan masukan kepada Kota Bogor dalam menyusun perencanaan kota.

Foto bersama peserta Workshop Pelingkupan Kegiatan CIP NUDP Kemendagri di Royal Hotel Bogor.  (Foto : Istimewa)

"Karena kami pun sedang menyusun rencana pembangunan daerah 2025-2026 kemudian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik RPJMD dan juga RKPD 2025. Tentu saja serangkaian dokumen perencanaan ini menjadi bantuan fasilitasi NUDP melalui CIP menjadi masukan berharga bagi kami ketika kami menyusun perencanaan," ujarnya.

Editor : Furqon Munawar