SETARA Institute Dorong Restorasi Etika Survei Politik Jelang Pemilu 2024

JAKARTA, iNewsBogor.id - Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani, menyoroti peran lembaga survei menjelang Pemilu 2024. Ia menegaskan bahwa survei adalah instrumen penting untuk menggambarkan aspirasi masyarakat.Ismail menekankan pentingnya kebebasan akademik dan etika dalam survei.
"Survei adalah bentuk kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik. Kritik seharusnya tertuju pada metodologi survei dan etika, bukan hasilnya," kata Ismail dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (22/11/2023).
Belakangan ini, hasil survei elektabilitas capres dan cawapres menuai kontroversi. Ismail merasa prihatin dengan materi-materi yang bertentangan dengan Konstitusi RI dan menilai pengambilan sampel acak tanpa pemahaman publik yang cukup hanya menghasilkan afirmasi inkonstitusional.
Dosen Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah ini menyoroti pula dampak agitasi agenda satu putaran yang didukung oleh survei, menyatakan dua tujuan tidak etis: menciptakan bandwagon effect dan memberikan justifikasi akademik-populis untuk tindakan tidak jujur dalam kontestasi.
Dalam konteks ini, kata dia, kampanye pemilu damai dan teduh diimbangi dengan keprihatinan terhadap kritik yang dianggap "membuat gaduh".
Ia menegaskan SETARA Institute mendorong netralitas yang didukung oleh sistem, standar operasi, dan transparansi dalam menanggapi dugaan pelanggaran alat-alat negara.
"Setara Institute mengetuk hati para kolega untuk mengembalikan posisi survei sebagaimana tujuan awalnya. Kita butuh standar etik dan nilai kebajikan demi keadilan Pemilu. Langkah ini harus dimulai dari Presiden Jokowi," katanya.
Keprihatinan ini mencuat menjadi kegelisahan publik, merayap menjadi ketakutan akan teror demokrasi yang mengancam kebebasan sipil. SETARA Institute berharap bahwa langkah-langkah restorasi etika survei dan netralitas dapat membawa keadilan dalam proses demokrasi menjelang Pilpres dan Pemilu 2024.
"SETARA Institute juga mendorong netralitas genuine yang didukung oleh sistem, standar operasi, dan penyikapan atas dugaan pelanggaran alat-alat negara secara transparan dan berkeadilan. Langkah ini akan efektif hanya jika dimulai dari Presiden Jokowi," tandasnya.
Editor : Furqon Munawar