Pajak Diskotek Karaoke 40%, Wakil Ketua Komisi XI: Usaha Hiburan Hanya Dijangkau Kalangan Tertentu

JAKARTA, iNewsBogor.id – Pemerintah menetapkan tarif pajak hiburan atas pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) naik menjadi minimal 40 persen dan maksimal 75 persen.

Ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Berdasarkan aturan ini, ada lima jenis usaha hiburan yang menjadi objek PBJT, antara lain, diskotek, klab malam, karoke, mandi uap hingga spa.

Baca Juga

Industri Spa Ramai-Ramai Tolak Keras Pajak 40-75% UU HKPD: Ini Bukan Hiburan, Tapi Kesehatan

Wakil Ketua Komisi XI F-PKB, Fathan Subchi mengatakan, alasan menetapkan batas bawah 40 persen dan batas atas 75 persen untuk lima jenis usaha hiburan ini adalah bahwa jenis hiburan tersebut sangat segmented atau hanya dijangkau oleh kelompok dengan pendapatan di atas rata-rata.

"Jadi perlu menetapkan batas bawah untuk menghindari persaingan yang tidak sehat bagi pebisnis hiburan tersebut,” ucap Fathan saat dikonfirmasi iNewsBogor.id, Rabu (17/1/2024).

Fathan menjelaskan, UU HKPD memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk memperluas jangkauan penerimaan daerahnya masing-masing. Pemda juga memiliki kewenangan untuk memberlakukan tarif PBJT atau tidak pada lima jenis usaha yang menjadi objek pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU HKPD.

Baca Juga

CISDI Dukung Pengenaan Pajak 10% Pada Rokok Elektrik, Aspek Kesehatan Masyarakat Lebih Penting

Beleid pasal tersebut menyebut PBJT dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai, serta daerah dapat menetapkan untuk tidak memungut pajak hiburan namun dengan syarat menerbitkan Peraturan Daerah (Perda).

"Maksudnya dari tidak dipungut adalah dikarenakan potensinya sangat kecil dan perlu di-support agar bisnis hiburan tersebut mampu berkembang diawali dengan harga yang terjangkau, sehingga mampu menarik minat pengunjung,” ucap Fathan.

"Namun jika pemda ingin menetapkan aturan tidak memungut pajak maka perlu diterbitkan Perda mengenai pajak dan retribusi sebagai kepastian dasar hukum/aturan.”

Baca Juga

Anies Berencana Incar Pajak 100 Orang Terkaya di Indonesia, Ini Tanggapan Staf Ahli Menkeu

Pemberlakuan pajak hiburan ini, lanjut Fathan, didasarkan pada wilayah masing-masing. Komisi XI juga akan melakukan pengawasan atas praktek dari penerapan pajak hiburan ini.

"Jadi sangat tergantung bagaimana kepala daerah melihat situasi pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan hiburan, yang mana satu daerah dengan daerah lain pasti berbeda. Perlu diingat bahwa angka 75% adalah batas atas bukan harus naik menjadi 75%,” tuturnya.

Komisi XI juga mencermati masifnya aksi protes dari asosiasi wellness & spa, serta sejumlah pesohor seperti Inul Daratista dan Hotman Paris, terkait dengan kenaikan tarif pajak hiburan ini.

Baca Juga

Stafsus Menkeu Pastikan Penangkapan Jubir Timnas AMIN Tak Bermuatan Politis

Fathan mengatakan, Komisi XI mengagendakan untuk memanggil para pelaku usaha hiburan untuk mencari solusi. "Kami dapat memahami bagaimana para pelaku usaha hiburan menyikapi kebijakan ini, pastinya kita perlu mendengar dan mengakomodir apa yang sekiranya menjadi keberatan bagi pelaku bisnis hiburan ini,” pungkas Fathan.

Editor : Furqon Munawar