Pemerhati Sosial Politik asal Papua Bicara Soal Bahlil Lahaladia dan Spirit Kebangkitan Orang Timur

Guru Besar UI Bukan Malaikat

Terkait hal ini, Lamadi menilai pengumuman Dewan Guru Besar UI melalui sidang yang memvonis Bahlil, dengan putusan mencabut gelar doktor yang diperolehnya jelas menjadi preseden buruk dan sarat muatan politis. Terlebih dari sudut pandang agama sangat tidak bermoral karena dilakukan jelang Bulan Suci Ramadhan.

“Dilakukan saat puasa (Ramadhan-red) itu sangat tidak bermoral. Bahlil adalah putra asal Fak Fak yang kental akan keislaman berbasis lokal, terlebih sedang bersiap-siap untuk menjalankan ibadah dengan sakral, mendadak dikejutkan dengan berita buruk dari almamater yang merecoki gelar doktor yang ia peroleh,” tandasnya.

Lamadi juga mengingatkan, guru besar bukanlah manusia suci se level Tuhan. Mereka tak lebih dari sekumpulan manusia profan yang diberi otoritas sosiologis untuk menggunakan simbol-simbol guru besar yang menempel dalam diri mereka guna membangun rule yang bersifat antisipatif, bukan memvonis. Dan mengumumkan pencopotan gelar doktor Bahlil sama dengan tindakan memvonis yang tidak terpuji.

Lamadi yang jebolan Yale University, Connecticut USA ini berpandangan, kronologi Bahlil mengambil program doktor di UI, tidak ujug-ujug masuk menggunakan privilige power jabatannya. Bahlil menyadari hilirisasi sebagai kebijakan baru dan butuh kajian ilmiah. Bahlil melakukan kerja-kerja dialogis dengan seorang dosen penguji UI yang kebetulan bekerja di kementerian yang dipimpinnya. Dialog itu bukan sekedar obrolan biasa melainkan berbasis ilmiah dan intelektual.

Sebagai menteri investasi dan (pernah menjadi aktifis dari bawah), dialog itu menyentuh dua hal. Pertama, Bahlil ingin memastikan kebijakan hilirisasi dapat memberi manfaat kepada pribumi pemilik lahan di daerah. Kedua, pemerintah punya blue print yang presisi dalam mengkonsolidir kebijakan hilirisasiyang kuat dan pro rakyat.

Editor : Furqon Munawar