Kedaulatan Data RI Dipertaruhkan, Presiden Prabowo Diminta Hentikan Proyek BIG Rp4,2 Triliun

DPR Ingatkan Risiko Kebocoran Data Strategis
Anggota Komisi XII DPR RI Irsan Sosiawan meminta BIG memastikan seluruh tahapan proyek tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Menurutnya, kemampuan perusahaan dan tenaga ahli dalam negeri harus menjadi prioritas sebelum pemerintah membuka peluang kerja sama dengan pihak asing, termasuk China.

"Yang terpenting, utamakan dulu kepentingan nasional. Kapasitas lokal harus diprioritaskan terlebih dahulu. Jika ingin bermitra, apakah dengan China atau negara lain, bisa saja, tetapi jangan sampai mengorbankan kepentingan kita," kata Irsan di Gedung DPR, Jakarta, 19 November 2025 lalu.

Sementara itu, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik sekaligus Direktur Eksekutif SCL Taktika, Iqbal Themi, menilai data geospasial dasar skala 1:5.000 bukan merupakan data biasa.

Data tersebut memuat informasi topografi, jaringan jalan, pola permukiman, infrastruktur, hingga objek vital yang memiliki nilai strategis bagi negara.

Bambang juga mengingatkan bahwa peta dengan tingkat kedetailan tersebut dapat memuat informasi penting yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan nasional.

"Peta 1:5.000 itu bukan peta jalan-jalan. Tapi, peta yang menunjukkan di mana markas, di mana gudang logistik, di mana titik vital, dan di mana kelemahan. Jika data tersebut bocor, musuh tidak perlu lagi mengirim mata-mata. Mereka tinggal membuka peta yang dibuat dengan uang rakyat," tegasnya.

Editor: Suriya Mohamad Said