JAKARTA, iNewsBogor.id - Fungsionaris Barisan Aliansi Resistensi Al Aqso (BARAQ), Hasan Munawar, mengatakan kurangnya dukungan pemerintah Indonesia terhadap Hamas berasal dari keyakinan terhadap Two State Solution. Keyakinan ini mengakui eksistensi Israel dan Palestina berdasarkan batas garis hijau yang secara de facto dimulai pada 1949 sampai Perang Enam Hari pada 1967.
Opsi Two State Solution ini, menurut Hasan, membuat diplomatik Indonesia terjebak dalam posisi rumit karena harus mengakui dua negara di tengah kencangnya penolakan terhadap eksistensi Israel.
“Enggak rumit sebenarnya, tapi dibuat rumit karena pemerintah menganut pandangan two state solution, artinya mengakui adanya Israel dan juga Palestina dan berdasarkan apa yang disebut dengan batas (garis hijau) tahun 1967 atau Israel borders,” kata Hasan di markas BARAQ, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (3/4/2024) malam.
Hasan menuturkan, Pemerintah Indonesia mengakui otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah dengan presidennya, Mahmoud Abbas. Karena itu, tidak heran jika Indonesia memiliki pandangan yang cenderung kontra terhadap Hamas.
Hamas sendiri dianggap sebagai lawan oleh otoritas Palestina. Keduanya berseberangan dalam isu kemerdekaan negara tersebut.
“Ada rivalitas, kita tahu bagaimana faksi-faksi di Palestina. Tapi sekarang ini kita melihat kelompok-kelompok perlawanan sudah bersatu. (Kemudian) otoritas Palestina itu sudah terisolir dari perjuangan Palestina,” ungkap Hasan.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
