JAKARTA, iNewsBogor.id - Sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menuai kritik tajam dari kalangan pengusaha. Mereka menyebut kebijakan bansos pilpres, kenaikan UKT, rancangan baru UU Pers, dan pemberian izin tambang pada ormas sebagai praktik buruk politik praktis.
Kelompok pengusaha, yang diwakili oleh Danang Girindrawardana, menyuarakan ketidakpuasan hal tersebut. Dalam podcast bersama aktivis perempuan Nong Darol Mahmada di Channel YouTube Krapu TV, Danang mengkritik kebijakan ekonomi dan politik Presiden ke-7 RI tersebut.
Danang menganggap politisasi bansos saat pilpres sebagai preseden buruk bagi politik bangsa. "Sebenarnya masyarakat merasa dirugikan dengan politisasi bansos karena bansos itu dikeluarkan di tempat dan waktu yang tidak semestinya. Banyak juga di beberapa daerah yang masyarakatnya tidak mendapatkan bansos," ujarnya.
Ia menekankan bahwa sebagai masyarakat terdidik, tidak boleh tinggal diam melihat praktik buruk dari pemerintah yang hanya mengedepankan kepentingan politik praktis. "Terlepas dari siapa yang kita bela atau dukung, ini adalah praktek yang buruk dari pemerintah untuk kepentingan politik praktis," katanya.
Danang berpendapat bahwa bansos seharusnya diberikan untuk kepentingan masyarakat luas, terutama mereka yang terdampak ekonomi yang memburuk. Namun, kebijakan bansos Presiden terkesan sebagai upaya memenangkan anaknya dalam kontestasi pilpres. "Seharusnya bansos itu dilakukan untuk itu, bansos hakikatnya adalah misi sosial untuk membantu masyarakat bukan untuk membantu kemenangan anak Presiden," katanya.
Ia juga menyoroti bahwa buruknya pelaksanaan Pilpres 2024 menghancurkan fondasi etika politik yang merupakan cerminan adat ketimuran. Danang menyoroti kurikulum pendidikan di Indonesia yang tidak berlandaskan pada pembinaan moral dan etika, sehingga nilai-nilai moral dan sopan santun tercerabut dari kehidupan berbangsa, yang berbahaya bagi masyarakat.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
