Andika menambahkan, dalam rangka melakukan percepatan implementasi Kabupaten/Kota Anti Korupsi, KPK kembali melakukan observasi di enam hingga sembilan provinsi termasuk wilayah Provinsi Jawa Barat. Kemudian akan dipilih tiga hingga empat kandidat kabupaten/ kota yang akan ditetapkan sebagai Kabupaten/ Kota Anti Korupsi di tahun 2025.
“Tujuan dari program ini yaitu untuk mencegah tindak pidana korupsi di tingkat pemerintah kabupaten/ kota dengan sistem yang transparan, akuntabel dan berintegritas," tegas Andika.
"Yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan menunjukkan komitmen melawan korupsi dan memastikan penggunaan anggaran publik yang efisien dan adil," sambungnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mengajak semua daerah untuk mewujudkan dan komitmen terhadap Kabupaten/Kota Anti Korupsi.
Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah (kacamata) tengah berbincang santai di sela acara Sosialisasi Program Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi yang digelar KPK Ri di Gedung Sate, Bandung. (Foto : Istimewa/iNewsBogor.id)
"Kenapa kita harus mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi, birokrasi yang melayani dan itu mendesak karena kondisi hari ini masyarakat menunggu kiprah kita dan tugas kita dalam membangun untuk mensejahterakan, memberdayakan untuk memandirikan, melayani untuk memberikan keadilan," ujarnya.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
