Bogor, iNewsBogor.id - Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, KH Achmad Yaudin Sogir dibuat geram saat melihat data capaian penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) pihak pengembang perumahan kepada pemerintah Kabupaten Bogor. AY Sogir sapaan anggota DPRD dari Fraksi PKB Kabupaten Bogor itu tak dapat menyembunyikan kekesalannya usai rapat penting bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, diantaranya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang digelar Rabu (4/10/2024) lalu.
“Capaian penyerahan fasos fasum ini belum sesuai dengan target. Komisi 1 akan mendorong agar masalah ini segera diselesaikan, mulai dari hulu hingga hilir. Ini menyangkut aset yang harus dikelola dan dirawat untuk kemanfaatan masyarakat Kabupaten Bogor,” tegas AY Sogir.
Terungkap data dalam rapat, dari total 1.444 perumahan di Kabupaten Bogor, baru sekitar 20 persen saja yang telah menyerahkan fasos fasum secara fisik. Sementara itu, berita acara serah terima (BASTA) baru mencapai sekitar 10 persen dari jumlah keseluruhan perumahan yang ada.
AY Sogir juga menyoroti keluhan dari warga perumahan yang sering mengadukan masalah fasilitas jalan yang rusak. “Banyak warga perumahan yang mengeluhkan kondisi jalan yang rusak. Pemerintah tidak bisa memperbaiki jalan tersebut jika fasos fasum belum diserahkan kepada pemerintah. Ini merupakan asas keadilan yang harus diterapkan, di mana pembangunan harus merata, baik di perkampungan maupun di komplek perumahan,” jelasnya.
Ia juga berkomitmen untuk memperjuangkan agar semua perumahan di Kabupaten Bogor mendapat bantuan infrastruktur, termasuk jalan lingkungan perumahan. “Karena warga perumahan juga membayar pajak kepada pemerintah, mereka berhak mendapatkan fasilitas yang sama,” tambahnya.
Tak hanya itu, AY Sogir juga mengimbau kepada pengembang perumahan untuk serius dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan serah terima fasos fasum kepada Pemkab. Ia juga berencana akan mengejar pengembang perumahan yang tidak komitmen. “Saya akan kejar pengembang yang nakal dan tidak komitmen dalam menyelesaikan serah terima fasos fasum” katanya.
Rapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, diantaranya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang digelar Rabu (4/10/2024) lalu.
Harfin salah seorang warga pengurus RW di Perumahan Pesona Cilebut 2 Bogor yang ditemui iNewsBogor.id di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor mengaku kecewa karena fasos fasum perumahan nya tidak bisa mendapat bantuan perbaikan dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Musbababnya proses serah terima baru berupa BAST Administrasi sehingga Pemkab Bogor belum berani mengucurkan bantuan perbaikan fasos fasum.
“Kecewa ya kita punya fasos fasum rusak dan mengalami musibah longsor tapi belum bisa dibantu Pemkab, padahal kita sudah punya BAST administrasi, kan kita dikasih surat dari DPKPP bahwa perumahan kita sudah serah terima administrasi dan katanya sesuai Perbup 113 Tahun 2021 perumahan kita walau belum rampung serah terimanya bisa mendapatkan pemeliharaan oleh pemerintah baik Desa, Pemkab, dan Pusat, tapi ternyata kita minta bantuan belum bisa” ujarnya.
Ia juga meminta Pemkab bisa membantu fasos fasum warganya yang saat ini kondisinya memprihatinkan. “Ini longsor gak dibantu perbaikannya terus jalan rusak, jadi kita harus minta bantuan siapa?, tolonglah Pemkab Bogor lebih bijak, lalu kita minta bantuan siapa?,” tambahnya.
Sementara itu pihak pejabat DPKPP saat ditemui iNewsBogor.id disela pertemuan dengan warga bernama Harfin, menyebut akan segera memfasilitasi serah terima parsial segera supaya lahan fasos fasum perumahan yang rusak bisa dibantu oleh Pemkab.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
