Selain itu, pengelolaan sumber kekayaan alam (SKA) harus dilakukan secara efisien dan berkeadilan, sehingga manfaatnya kembali kepada rakyat, bukan hanya segelintir orang atau kelompok elit.
Lebih jauh, Prof. Didin menyoroti problem yang muncul selama era Reformasi, terutama dominasi oligarki ekonomi dan politik.
Menurutnya, sistem politik yang mahal, transaksional, dan sarat kepentingan membuat orientasi pembangunan bergeser dari kesejahteraan rakyat menjadi sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi—tanpa kualitas pemerataan.
“Ketimpangan justru meningkat. Aset nasional terkonsentrasi pada kelompok 1% terkaya. Demokrasi prosedural berjalan, tetapi substansi demokrasi—yakni keadilan sosial—semakin menjauh,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa indeks demokrasi Indonesia terus menurun sejak 2016, salah satunya karena melemahnya kontrol politik, maraknya legislasi yang tidak berbasis partisipasi publik, serta dominasi oligarki dalam proses pengambilan keputusan.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
