Prof. Didin juga mengkritik paradigma pembangunan yang terlalu GDP-oriented. Menurutnya, hal itu memicu efek “trickle-up”—yang berarti kekayaan mengalir ke pusat dan kelompok kaya, bukan menetes ke daerah dan rakyat seperti jargon klasik pembangunan.
Dampaknya:
deindustrialisasi,
pengeringan likuiditas daerah,
marginalisasi pedesaan,
ketimpangan antar-wilayah,
serta berkurangnya kesempatan kerja berkualitas.
Dalam refleksinya, Prof. Didin menyampaikan harapan besar kepada pemerintahan Prabowo Subianto agar mampu mengoreksi arah pembangunan sekaligus memperbaiki kualitas demokrasi.
“Reformasi sistem politik harus menjadi prioritas. Kita memerlukan negara yang aktif, bukan minimalis. Rule of law harus tegak, serta pembangunan mesti berpihak pada pemerataan dan keberlanjutan,” tegasnya.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
