BOGOR, iNewsBogor.id – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di MI I’anatussibyan Kota Bogor menuai sorotan dari sejumlah orang tua siswa. Program yang seharusnya menjadi upaya pemerintah meningkatkan asupan gizi anak sekolah itu justru dikeluhkan karena kualitas makanan yang dinilai tidak layak konsumsi.
Informasi yang dihimpun menyebutkan distribusi makanan program MBG ke sekolah tersebut berasal dari SPPG Mekarwangi 5 yang berada di bawah pengelolaan Yayasan Jabal Quran Indonesia bersama PPUMI di Kota Bogor.
SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tersebut bahkan dikenal memiliki reputasi cukup baik. SPPG Mekarwangi di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor disebut sebagai salah satu dapur percontohan nasional dalam pelaksanaan program MBG. Dapur ini diketahui melayani sekitar 4.000 siswa, melibatkan tenaga kerja lokal, serta didukung oleh tenaga ahli gizi dalam proses penyusunan menu dan pengolahan makanan.
Selain itu, operasional dapur juga diklaim berada dalam pengawasan ketat dan terintegrasi dengan berbagai pihak guna memastikan kualitas makanan yang didistribusikan ke sekolah-sekolah penerima program.
Namun demikian, di tingkat penerima manfaat justru muncul keluhan dari sebagian wali murid di MI I’anatussibyan. Mereka menilai kualitas makanan yang diterima anak-anak tidak sesuai dengan standar makanan bergizi yang diharapkan.
Salah seorang wali murid mengaku sejak awal tidak sepakat dengan pelaksanaan program tersebut di sekolah anaknya.
“Kalau saya pribadi dari awal sebenarnya tidak setuju dengan MBG. Saya tinggal menunggu momen saja untuk bicara langsung agar jatah MBG di sekolah anak saya dihentikan saja,” ujarnya.
Keluhan orang tua tidak hanya terkait keberadaan program, tetapi juga kondisi makanan yang dibagikan kepada para siswa. Menurut pengakuan wali murid, beberapa makanan yang diterima anak-anak dinilai jauh dari standar makanan bergizi.
Ia menyebut pernah ditemukan buah dalam kondisi tidak segar bahkan mendekati busuk, serta telur yang sudah hancur namun tetap dibagikan kepada siswa.
“Harusnya pihak sekolah juga tahu itu makanan tidak layak diberikan. Tanpa dikomplain wali murid pun seharusnya sudah sadar,” katanya.
Yang lebih memprihatinkan, muncul dugaan adanya siswa yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut. Namun menurut pengakuan wali murid, kasus tersebut disebut tidak boleh dipublikasikan oleh pihak orang tua siswa yang anaknya terdampak.
“Ada yang keracunan, tapi orang tuanya tidak boleh mengekspos. Disuruh tutup mulut,” ungkapnya.
Para wali murid menyayangkan jika program yang digagas presiden dengan tujuan mulia untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia justru dalam pelaksanaannya di tingkat bawah terkesan melenceng dari semangat awal.
Mereka menilai jangan sampai program yang seharusnya memperbaiki kualitas gizi anak malah terkesan dijadikan ladang keuntungan oleh pihak tertentu, tanpa memperhatikan kualitas makanan yang diterima siswa.
Situasi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: jika dapur penyedia memiliki reputasi sebagai percontohan nasional dengan pengawasan ketat, mengapa di lapangan masih muncul keluhan soal kualitas makanan?
Para orang tua berharap polemik ini tidak dianggap sepele. Mereka meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, baik dari sisi distribusi, pengawasan, hingga kualitas makanan yang sampai ke tangan siswa.
Menurut mereka, program yang baik jangan sampai tercoreng hanya karena lemahnya pengawasan dalam pelaksanaannya.
“Ini harus menjadi evaluasi bersama. Programnya bagus untuk gizi anak-anak, tapi jangan sampai di bawah justru merusak tujuan itu,” ujar wali murid tersebut.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak SPPG Mekarwangi 5, Yayasan Jabal Quran Indonesia, maupun pihak sekolah terkait keluhan para wali murid tersebut.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
