Antisipasi Kecurangan Pemilu, Kubu AMIN Gandeng 1.000 Ahli Hukum

JAKARTA, iNewsBogor.id - Pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar, mengumumkan dukungan solid dari lebih dari 1.000 ahli hukum yang bersatu dalam Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin. Pembentukan tim ini bertujuan menjamin bahwa pelaksanaan pemilu akan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin melibatkan beragam kalangan, termasuk advokat, akademisi, aktivis, dan tokoh hukum nasional, yang dipimpin oleh advokat senior, Ari Yusuf Amir. Langkah ini menegaskan komitmen untuk menyusun lapisan keahlian dan pengalaman guna mengawal integritas proses pemilihan.

Anies Baswedan menegaskan bahwa kehadiran tim hukum ini bukan semata formalitas, melainkan langkah nyata untuk memastikan bahwa semua aktivitas, baik yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin maupun dalam penyelenggaraan pemilu secara menyeluruh, berada dalam bingkai hukum yang ada. Pernyataan ini mencirikan peran strategis tim hukum dalam mengawal dan mengoptimalkan jalannya pesta demokrasi.

"Ini semua sejak awal sebagai rasa tanggung jawab kita kepada rakyat Indonesia, bahwa kami bukan saja mengajak semua untuk bersama-sama mendorong perubahan, tetapi kami berkomitmen untuk ikut mengawal suara rakyat,” kata Anies seusai Deklarasi Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin, di Jakarta, Senin (27/11/2023).

Anies menekankan tekadnya untuk memastikan keamanan suara rakyat hingga akhir proses penghitungan. Dalam pidatonya, ia mengusung cita-cita mengembalikan Indonesia ke pangkuan negara hukum, bukan rezim kekuasaan. "Kita ingin hukum menjadi pilar kekuasaan, bukan sebaliknya," tegas Anies.

Keyakinan Anies terhadap kinerja tim hukum yang telah disiapkan selama hampir setahun begitu kuat. Harapannya, tim tersebut mampu beroperasi sesuai dengan skenario yang telah digariskan.

Sementara itu, Muhaimin penuh optimisme bahwa perubahan yang diinginkan oleh masyarakat tidak dapat dicegah. Ia bersama tim pemenangannya yakin bahwa segala bentuk kecurangan pada Pemilu 2024 dapat diatasi.

Ari, sebagai pimpinan tim hukum, mengklaim bahwa tim ini telah terbentang di 33 provinsi dengan cabang di setiap kabupaten/kota.

"Tim hukum di daerah akan bergerak aktif di lapangan, dan kami telah memberikan pendidikan kepada saksi-saksi kami agar semua kegiatan dapat terdokumentasi melalui foto yang akan diunggah melalui aplikasi dan tersebar luas," ungkap Ari.

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin menegaskan hasrat mereka untuk memastikan jalannya pemilihan presiden ini tetap tertib, jujur, dan adil. Dengan kesiapan tim untuk mengawasi setiap daerah guna mencegah potensi kecurangan, mereka mengajukan permohonan dukungan dari masyarakat agar proses pemilihan presiden ini dapat berlangsung dengan integritas.

Ketua Dewan Penasihat Tim Hukum Nasional, Amin Hamdan Zoelva, menegaskan komitmen tim untuk mengawal pemilu dengan prinsip kejujuran dan kebersihan. Mereka dengan tulus siap memberikan bantuan demi kesuksesan pasangan Anies-Muhaimin.

"Kami akan mengawal pemilu yang seusai dengan komitmen dari capres Amin (Anies-Muhaimin) untuk pemilu yang jujur, pemilu yang bersih, dan hasilnya pemilu yang menghasilkan pemimpin yang bermartabat,” tegas Hamdan.

Tim ini berkomitmen untuk melakukan advokasi, pendampingan, dan edukasi kepada sukarelawan, saksi, dan masyarakat agar segala potensi kecurangan dapat diantisipasi dan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam deklarasi mereka.

Mereka berjanji untuk mengawal seluruh tahapan Pilpres 2024 sesuai dengan prosedur hukum yang benar, jujur, dan adil, sejalan dengan komitmen Anies-Muhaimin. Tim Hukum Anies-Muhaimin juga mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk bersatu dan aktif mengawasi Pilpres 2024, dengan tujuan menciptakan pemimpin nasional yang bermartabat, bermoral, dan mematuhi konstitusi.

"Akan melakukan advokasi, pendampingan, serta edukasi kepada seluruh sukarelawan, saksi, dan masyarakat luas agar segala bentuk kecurangan bisa diantisipasi dan ditindak sesuai ketentuan hukum yang belaku,” demikian tertulis di dalam deklarasi.

Editor : Furqon Munawar