Akusisi PT SBS, JPU Gagal Buktikan Surat Dakwaan di Hadapan Hakim

"Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari tuduhan-tuduhan Penuntut Umum terkait masalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkapkan dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan telah nyata tidak ada satu pun tuduhan yang terbukti. Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, aksi korporasi PT BA dalam bentuk investasi yang berupa akuisisi merupakan kebijakan/keputusan bisnis yang dilandasi oleh perencanaan yang matang sesuai dengan situasi dan kondisi bisnis batubara yang terjadi pada saat itu (Tahun 2012).

"Aksi korporasi tersebut merupakan suatu upaya penyelamatan PT BA untuk menghindari collapse seperti yang terjadi di perusahaan-perusahaan batubara lainnya," jelas Gunadi. 

Sebelum pelaksanaan aksi korporasi tersebut dilakukan, kata Gunadi, Direksi PT BA sudah menjalankan prinsip kehati-hatian dan GCG. Hal ini, kata Gunadi dibuktikan dengan ditunjuknya PT Bahana Securities selaku konsultan independen yang bertugas membantu Tim Akuisisi internal PT BA dalam melakukan kajian-kajian/feasibility study dan uji tuntas/due diligence.

"Meskipun hal tersebut tidak diwajibkan berdasarkan ketentuan Keputusan Ketua Bapepam dan LK tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama karena nilai investasi dalam bentuk akuisisi ini di bawah 20% dari ekuitas PT BA, " tutur Gunadi. 

Dengan demikian, kata Gunadi, proses akuisisi tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, di antaranya: (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; (3) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara; (4) Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama; (5) Anggaran Dasar PT BA; (6) Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang sering disebut dengan istilah Board Manual; (7) Anggaran Dasar PT BMI.

"Bahwa kebijakan Direksi PT BA terkait investasi dalam bentuk akuisisi tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris PT BA dan telah dipertanggungjawabkan dalam RUPS PT BA dan sudah mendapatkan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge). Oleh karena itu, aksi korporasi tersebut telah dilindungi oleh doktrin Business Judgment Rules (BJR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT, " beber Gunadi.

Editor : Furqon Munawar