Penerbitan Sertifikat Pengganti di Bojong Koneng oleh BPN Kabupaten Bogor Berujung Laporan Polisi

Baca Juga

Klarifikasi PT BIS: Pembelian Tanah di Pakuan Hill Tanpa Penyerobotan dan Ditetapkan oleh MA

Permasalahan muncul saat BPN Kabupaten Bogor pada tahun 1983-1986 secara sepihak menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM-red) yang notabene merupakan tanah kas milik Pemerintah Desa Bojong Koneng berganti menjadi atas nama individu tertentu.

"Padahal berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitera PN Cibinong No 40/BHT/2016/PC.Cbi, transaksi jual beli atas tanah (Pemdes Bojong Koneng-red) tersebut dinyatakan batal demi hukum," tandas Acep.

Tak hanya itu, lanjut Acep, Tahun 2017  Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat pun mengeluarkan keputusan  membatalkan penerbitan 14 sertifikat hak milik atas nama individu tersebut.

Baca Juga

BPN Kabupaten Bekasi Serahkan 200 Sertifikat Wakaf kepada Nazhir se-Kabupaten Bekasi

Namun, masih kata Acep pada periode 2023-2024, BPN Kabupaten Bogor diduga kembali menerbitkan sertifikat pengganti atas nama ahli waris yang telah diserahkan kepada pihak lain.

"Sangat disayangkan bahwa ke-14 sertifikat pengganti ini diserahkan kepada individu lain, yaitu Sdr. Heri Sugandi, padahal semua ahli waris telah menandatangani perjanjian pelepasan tanah kepada Pemerintah Desa Bojong Koneng pada Juni 2024," paparnya.

Editor : Ifan Jafar Siddik