Dukungan Terus Mengalir, Petisi Tolak Korupsi di Kabupaten Bogor Hampir Tembus 400 Ribu Tanda Tangan

BOGOR, iNewsBogor.id — Dukungan terhadap petisi tolak korupsi di Kabupaten Bogor yang digagas Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu terus mengalir. Hingga Kamis malam (24/9/2026), petisi tersebut disebut telah mendekati 400 ribu tanda tangan.

Gerakan ini menargetkan penghimpunan hingga satu juta tanda tangan sebagai bentuk aspirasi masyarakat untuk mendorong pemerintahan yang bersih dan transparan. Salah satu tuntutannya adalah mendorong penuntasan kasus dugaan korupsi upah pungut yang tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga

Dukungan Penggalangan 1 Juta Tanda Tangan Petisi Tolak Korupsi di Kabupaten Bogor Terus Mengalir

Koordinator Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu Riswan Riswanto, optimistis target satu juta tanda tangan dapat tercapai. Tadi sore jumlahnya sudah lebih 350 ribu tanda tangan. Dia mengapresiasi antusiasme berbagai elemen masyarakat yang turut memberikan dukungan terhadap gerakan tersebut.

"Saya mengapresiasi antusiasme sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Bogor yang mau membubuhkan tanda tangannya dalam petisi tolak korupsi ini. Ada pedagang kaki lima, pelajar, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, sopir angkot, buruh, emak-emak, mahasiswa, wartawan, ormas, LSM bahkan pengusaha," kata Riswan .

Menurut Riswan, dukungan dari berbagai lapisan masyarakat menunjukkan isu pemberantasan korupsi menjadi perhatian bersama. Petisi tersebut diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendorong pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bogor.

Riswan juga menyebut akan menagih komitmen sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bogor yang sebelumnya menyatakan kesediaan membubuhkan tanda tangan dalam petisi tersebut.

"Nanti hari terakhir kita akan tagih janji sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bogor yang mau membubuhkan tanda tangannya. Bahkan Ketua DPRD Kabupaten Bogor berjanji mau tanda tangan petisi tolak korupsi," tandas Riswan.

Sementara Penasehat Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu, Dian Asmara (Paul), mengatakan petisi tersebut menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam menyuarakan harapan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan transparan dan berintegritas.

Sebelumnya, KPK telah menyita uang sekitar Rp1,5 miliar yang diduga berkaitan dengan pemotongan insentif atau upah pungut pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor. KPK masih menelusuri asal-usul uang tersebut, termasuk periode dan mekanisme pemotongannya.

KPK juga telah menggeledah sejumlah kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, di antaranya Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Bappenda, dan Kantor BKPSDM. Penggeledahan dilakukan untuk mencari serta mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan penyidikan perkara tersebut.

Selain itu, KPK telah memeriksa sejumlah pejabat Pemkab Bogor, di antaranya Kepala Bappenda dan Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor. Pemeriksaan tersebut antara lain diarahkan untuk mendalami mekanisme pemberian insentif atau upah pungut serta dugaan pemotongan yang seharusnya diterima para pegawai.

Hingga kini, proses penyidikan masih berlangsung. KPK juga masih mendalami bukti-bukti dan keterangan dari sejumlah pihak untuk mengungkap konstruksi perkara serta pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

“Petisi ini bukan untuk menghakimi siapa pun. Ini adalah suara masyarakat yang ingin Kabupaten Bogor bebas dari praktik korupsi dan meminta agar proses penegakan hukum berjalan secara transparan serta sesuai ketentuan,” ujar Dian.

Editor: Suriya Mohamad Said