"Saya kemarin dipanggil ketemu dengan Pak Tito (Menteri Dalam Negeri), minta petunjuk selaku pembina saya, saya mau menggugat Pak Jokowi, karena Meranti daerah penghasil minyak tapi miskin," ujar Adil.
Maka dari itu, dia meminta kepada pemerintah pusat untuk menghentikan pengeboran minyak di Meranti. Bahkan, dia menyebut masyarakat Meranti sama sekali tidak merasakan manfaat dari pengeboran tersebut.
"Meranti itu targetnya 2023 9.000 barel per hari. Jadi kalau seandainya kami naik, penghasilannya besar dianggap penurunan, saya mengharapkan bapak keluarkan surat untuk penghentian pengeboran minyak di Meranti. Jangan diambil lagi minyak di Meranti, tidak apa-apa kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat," tutur Adil.
Tanggapan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara
Menanggapi hal tersebut Kemenkeu pun bereaksi. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mempertanyakan dasar pernyataan Bupati Meranti tersebut yang dinilainya tidak patut (proper).
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
