Ia menyebut, apabila dalam proses pengurusan maupun penerbitan dokumen pertanahan ditemukan dugaan penyimpangan dan melibatkan banyak pihak, perkara tersebut berpotensi berkembang menjadi kasus korupsi yang lebih luas.
"Kalau memang pemerintah tidak transparan, tidak akuntabel terhadap kasus ini dan tidak pernah melibatkan masyarakat, bisa jadi ini diduga menjadi Summarecon jilid dua. Karena ini persoalan tanah juga,” kata Risky.
Pernyataan tersebut merujuk pada perkara dugaan suap pengurusan HGB yang tengah ditangani KPK. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan delapan tersangka dan menyita uang sekitar Rp106,3 miliar. KPK juga pada Senin (21/9/2026) melakukan penggeledahan di kantor PT Summarecon Bogor sebagai bagian dari penyidikan.
Namun, HMI tidak menyatakan bahwa sengketa Cipelang telah menjadi perkara korupsi yang sama dengan kasus Summarecon. HMI meminta aparat penegak hukum terlebih dahulu menelusuri fakta dan dokumen yang berkaitan dengan sengketa tersebut.
Para petani penggarap lahan di Desa Cipelang, Cijeruk, Kabupaten Bogor mengaku mendapat ancaman pngusiran dari para oknum. (Foto : iNewsBogor id/FM)
HMI Temui Petani Penggarap
Dalam investigasi lapangan di kawasan Cipelang, Ketua Umum HMI Cabang Bogor Muhammad Risky Munandar bersama sejumlah aktivis menemui para petani penggarap.Pertemuan tersebut dilakukan untuk mendengar langsung aspirasi warga mengenai lahan yang mereka klaim sebagai lahan garapan.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
