Desakan KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Upah Pungut di Kabupaten Bogor Menguat

SM Said
Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu mendesak KPK segera menetapkan tersangka dugaan korupsi upah pungut dan mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat. Foto ilustrasi gedung KPK

DPRD Kabupaten Bogor Diminta Maksimalkan Pengawasan

Rizwan juga meminta DPRD Kabupaten Bogor menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, terutama terhadap program pemerintah dan penggunaan anggaran daerah.

Rizwan mengingatkan, pengawasan legislatif tidak cukup hanya dilakukan melalui rapat formal maupun pembahasan administratif. DPRD harus memastikan program pembangunan benar-benar berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Fungsi pengawasan DPRD harus dirasakan masyarakat. Jangan sampai hanya sebatas formalitas rapat, sementara persoalan di lapangan tidak mendapatkan perhatian serius," ujarnya.

Rizwan menegaskan, pihaknya akan terus mengonsolidasikan kekuatan masyarakat sipil untuk mengawal penegakan hukum dan mendorong pemerintahan daerah yang bersih serta transparan.

"Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan terus bergerak, menggalang dukungan rakyat, dan menyuarakan tuntutan agar Kabupaten Bogor terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika pengawasan pemerintah tidak berjalan maksimal, masyarakat harus mengambil peran sebagai pengawas tertinggi," pungkasnya.

Dia berharap KPK segera memberikan kepastian dalam penanganan perkara dugaan korupsi upah pungut, sekaligus mengungkap secara terang pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan bukti keterlibatan. 

Editor : Suriya Mohamad Said

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 3

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network