AS Tolak Sarung Tangan Produk Malaysia, Diduga Hasil Kerja Paksa? 

CBP mengatakan telah mengidentifikasi 10 dari 11 indikator kerja paksa Organisasi Buruh Internasional selama penyelidikannya ke Brightway. Pada bulan Desember tahun lalu, pejabat Malaysia menggerebek fasilitas Brightway dan menemukan pekerja yang tinggal di kontainer pengiriman, dalam kondisi yang sangat jorok sehingga Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, M Saravanan kemudian menyamakan mereka dengan "perbudakan modern". 

Baca Juga

Berkumpul di Asia World Muslim Summit, 50 Pemuda Lintas Negara Solid Dukung Palestina

Ditanya pada bulan Mei tentang penggerebekan tersebut, Direktur Pelaksana perusahaan, G. Baskaran, mengatakan kepada Reuters, bahwa laporan audit dari 2019 dan 2020 menunjukkan kalau perusahaan itu tidak melakukan segala bentuk kerja paksa atau perbudakan modern. 

Sekitar sebulan setelah penggerebekan Malaysia, CBP membuka penyelidikan ke Brightway, menurut sebuah surat yang dilihat oleh Reuters. Sebelumnya pada akhir November, Pemerintah Inggris telah meluncurkan penyelidikan ke salah satu pemasok utama alat pelindung diri NHS atas dugaan penggunaan kerja paksa. Pejabat di Departemen Bisnis, Energi, dan Strategi Industri (BEIS) sedang menyelidiki Supermax, yang memenangkan kontrak 316 juta Poundsterling untuk 88,5 juta sarung tangan karet saat pandemi Covid mulai merebak.

Pemerintah Inggris telah memulai penyelidikannya sendiri setelah Jeremy Purvis, seorang rekan Demokrat Liberal, menuntut pengawasan Supermax dan tindakan untuk memastikan bahwa produk yang dibuat menggunakan perbudakan modern tidak digunakan di Inggris. 

Editor : Hilman Hilmansyah