FPP Minta Pemprov dan DPRD Malut Hentikan Ekspor Nikel Ilegal

Tahir mengatakan pihaknya meminta Pemprov Maluku Utara untuk lebih jeli melihat permasalahan tersebut. Ia meminta pemerintah memastikan segala aspek penunjang hilirisasi nikel ini benar-benar siap untuk menopang ekonomi nasional sesuai amanat undang-undang, mengingat daerah Maluku Utara merupakan salah satu penghasil nikel terbesar di Indonesia dan akan menerima akibat langsung dampak lingkungan. 

Tahir mengecam jika Pemprov Maluku Utara tetap diam dengan tidak mengambil langkah-langkah solutif untuk menyelesaikan sejumlah masalah di daerah, maka ia bersama rekan-rekannya akan melakukan aksi besar-besaran untuk meminta KPK agar segera turun ke Maluku Utara

"Sebab diduga ada keterlibatan elite lokal dalam ekspor ilegal serta sejumlah masalah lain yang mengabaikan kepentingan nasional," katanya.

Editor : Ifan Jafar Siddik