Bantah Pernyataan AHY Soal Ekonomi Mandek, Stafsus Menkeu: Pidato Politik Yang Menggelitik!

“Akselerasi infrastruktur tentu tanpa menomorduakan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan miskin, karena faktanya, lebih dari separuh APBN memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ucapnya.

Prastowo turut menguraikan berbagai program pemerintah yang telah diterapkan untuk meningkatkan perlindungan dan bantuan bagi para pelaku UMKM dan memberdayakan masyarakat miskin dan rentan.

Baca Juga

Anies Berencana Incar Pajak 100 Orang Terkaya di Indonesia, Ini Tanggapan Staf Ahli Menkeu

“Berbagai program pemberdayaan akses permodalan UMKM, serta untuk membantu masyarakat miskin dan rentan telah dilakukan melalui subsidi bunga, UMi, dan KUR. Pun demikian dengan akases ke pekerjaan melalui program Prakerja dan pelatihan di BLK,” tuturnya.

Juru bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu mengatakan, realisasi anggaran untuk mendukung UMKM pada 2022 mencapai Rp26,1 triliun. Kemudian realisasi untuk KUR Rp364,3 triliun untuk 7,6 juta debitur.

“Nilai penjaminan UMKM sebesar Rp12,7 triliun untuk 764 ribu debitur. Selain itu pemerintah memberikan jaminan korporasi Rp2,2 triliun untuk 8 debitur. Ketimbang bicara normatif belaka, lebih baik berpijak pada data dan fakta,” tegasnya.

Baca Juga

Stafsus Menkeu Pastikan Penangkapan Jubir Timnas AMIN Tak Bermuatan Politis

Kemudian, ia menegaskan bahwa sejak 2019 hingga 2022, belanja pegawai tumbuh rata-rata 3,8 persen. Rinciannya antara lain, untuk kenaikan gaji dan pensiun pokok, THR, gaji ke-13, serta perbaikan tukin K/L seiring capaian reformasi birokrasi.

"Untuk tenaga pendidik, pada 2022 kita berikan TPG non PNS utk 577ribu guru dan TPG PNS utk 1,06jt guru. Tukin ini penilaian yg lebih fair karena didasarkan pada capaian kinerja,” jelasnya.

Dalam kurun waktu 2019 hingga 2022, subsidi non energi cenderung naik dengan rata-rata 36,8 persen yang difokuskan untuk subsidi pupuk. Pada 2022, sebanyak 7,4 juta ton subsidi pupuk tersalurkan.

“Di tahun 2023 ini Pemerintah tetap memberikan anggaran untuk subsidi pupuk dengan jumlah sebesar Rp25,3 triliun," ungkap Stafsus Sri Mulyani itu.

Selain itu, untuk menjamin petani menjual hasil panen pada harga terbaik, menurut dia pemerintah telah menerapkan kebijakan SSRG atau Skema Subsidi Resi Gudang.

Editor : Ifan Jafar Siddik