Kementerian PUPR Resmikan Rusun ASN Kementerian Keuangan Di Jayapura

JAKARTA, iNewsBogor.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Keuangan resmi meresmikan rumah susun (Rusun) di Jayapura, Papua, sebagai upaya menyediakan hunian layak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan.

Rusun yang baru dibangun ini dilengkapi dengan perabotan dan fasilitas yang memadai serta biaya sewa yang terjangkau, yakni Rp 350.000 per bulan.

Baca Juga

Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu Tegaskan Penataan Kawasan Puncak Harus Komprehensif Lintas Sektoral

Bhian Sukmah (31 tahun), salah seorang penghuni Rusun Kementerian Keuangan, menyambut baik pembangunan Rusun oleh Kementerian PUPR.

Menurutnya, Rusun ini sangat bermanfaat bagi para ASN, dengan fasilitas yang lengkap di dalam unitnya dan lokasi yang dekat dengan kantor, sehingga memberikan kenyamanan bagi mereka dan keluarga. Bhian sendiri juga menjabat sebagai Pelaksana Kanwil DJKN Papua-Papua Barat - Maluku.

“Saya betah tinggal di Rusun ini karena fasilitasnya sudah lengkap dan disetiap kamar juga sudah ada tempat tidur serta kasur dan bantal, lemari pakaian, meja dan kursi makan serta kamar mandi yang bersih. Jadi saya dan keluarga cukup masuk dan membawa pakaian secukupnya dan tidak perlu membeli meubelair lagi dan jarak ke kantor juga tidak terlalu jauh,” ujarnya di sela-sela kegiatannya di Rusun Kemenkeu, Jayapura, Papua, dikutip dari keterangan resmi Kementerian PUPR, Kamis (1/2/2024).

Baca Juga

Kementerian PUPR Catat 79.568 Unit Capaian Program Sejuta Rumah

Pria yang sudah bertugas empat tahun di Jayapura tersebut bercerita sebelum tinggal di Rusun dia tinggal di salah satu rumah dinas  bersama dengan tiga teman lainnya di satu rumah, sehingga tidak bisa membawa keluarganya ke Jayapura karena harus berbagi bersama teman.

Setelah mendapatkan Rusun ini dirinya langsung memberi kabar ke keluarganya untuk tinggal bersama.

"Saya dan keluarga sangat bersyukur sehingga tidak tinggal berjauhan lagi setelah mendapat Rusun ini. Sebelumnya saya pernah mencari tempat tinggal sendiri disini tapi harga rata-rata untuk sewa satu rumah itu per tahun Rp 35 juta sedangkan biaya sewa rusun ini hanya Rp 350 ribu per bulan,” terangnya. 

Baca Juga

Kementerian PUPR: Warga Terdampak Bencana Alam Cianjur Bisa Segera Huni Huntap Tahap 3

Hal senada juga disampaikan oleh salah staf Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Idham Aulia (31 tahun). Dirinya mengaku sudah bertugas di Jayapura selama delapan tahun dan sangat bersyukur bisa tinggal di hunian yang terjangkau.

Idham menjelaskan, sebelumnya dirinya tinggal bersama istri dan anak di rumah orangtua. Dia mengaku sulit mencari tempat tinggal yang terjangkau di Jayapura ini karena harga sewa yang mahal.

“Kami senang Kementerian PUPR bersama Kemenkeu berkolaborasi untuk menciptakan hunian yang nyaman, aman, dan terjangkau. Apalagi kami para ASN harus siap ditempat tugaskan dimana saja dan saya juga berharap Rusun seperti ini bisa segera dibangun di daerah lain untuk rekan-rekan kami di seluruh Indonesia,” harapnya.

Baca Juga

Kementerian PUPR Rencanakan Co-Creation, Libatkan Konsumen Tentukan Rumah Idaman

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono diwakili
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menyatakan pembangunan Rusun ini merupakan wujud sinergitas Kementerian PUPR dengan Kementerian Keuangan dalam hal upaya penyelenggaraan hunian yang layak dan terjangkau untuk ASN di Jayapura

"Pembangunan Rumah Susun Kementerian Keuangan merupakan salah satu wujud dukungan Kementerian PUPR dalam meningkatkan  semangat  kerja,  serta membentuk mental hidup bersama untuk menciptakan lingkungan yang berbudaya, beradab, dan menjunjung tinggi nilai moral sehingga memberikan kontribusi positif bagi pencapaian  misi  Presiden  untuk  membangun SDM unggul menuju Indonesia maju," terangnya.

Kementerian PUPR berharap agar Rusun Kementerian Keuangan ini dapat bermanfaat dan menjadi tempat mengembangkan rasa kebangsaan dan cinta   kepada    Negara    Kesatuan    Republik Indonesia.

Baca Juga

PUPR: KPR 35 Tahun Sangat Mungkin Dibuat TOD

"Dalam rangka pemanfaatan Rusun, Kementerian Keuangan diharapkan dapat mengalokasikan anggaran operasional, pemeliharaan, dan perawatan rumah susun, dengan menunjuk atau membentuk pengelola Russun serta diharapkan dapat segera melengkapi dokumen serah terima aset untuk percepatan serah terima aset. Kementerian Keuangan diharapkan dapat memanfaatkan rumah susun sesuai dengan fungsinya serta merawat dan memelihara bangunan beserta meubelair dan PSU dengan baik," katanya.
 
Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan pembangunan Rusun ini dilakukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Papua I dengan mekanisme Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Tahun 2022 – 2023.

Spesifikasi bangunan satu tower terdiri dari tiga lantai dengan 44 unit hunian tipe 36 dengan kapasitas 176 orang serta dilengkapi dengan 44 set meubelair, serta termasuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) lapangan bulutangkis, lapangan parkir, automatic sliding gate, genset 200 kVA, dan pengamanan 24 jam.

Sedangkan penyedia jasa konstruksi PT. Lubuk Indah, penyedia jasa manajemen konstruksi oleh PT. Kencana Rancangtama Konsultan – CV. Rekayasa Teknik Papua KSO, dan penyedia jasa meubel PT. Integra Indocabinet.

"Kami harap para penghuni Rusun bisa tinggal dengan nyaman bersama keluarga. Selain itu kami juga minta agar aset yang ada ini bisa dirawat dengan baik," katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucapkan terimakasih kepada Kementerian PUPR yang telah menyelesaikan pembangunan Rusun untuk ASN Kementerian Keuangan. Pembangunan Rusun dinilai sangat membantu dan akan meningkatkan kinerja para ASN yang bertugas untuk pengelolaan keuangan negara Dan melayani masyarakat secara optimal di Jayapura.

"Setelah serah kelola ini secepatnya kami akan persiapkan untuk serah terima sehingga aset yang tercatat jelas. Disamping itu saat ini kami telah menyiapkan Satker sebagai penanggung jawab Rusun yang kemudian akan membentuk manajemen pengelola rusun yang beranggotakan pejabat/pegawai keterwakilan dari Satker Kemenkeu di wilayah bersangkutan dan kami akan  meminta para ASN yang nanti akan tinggal di Rusun ini untuk menjaga dan merawat Rusun, PSU dan meubelairnya dengan sebaik-baiknya," tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Papua I Aleksander Simon Lopulalan.

Editor : Furqon Munawar