Pemkot Bogor Konsisten Tekan Inflasi Lewat Pengawasan Mutu Beras dan Gerakan Pangan Murah

BOGOR, iNewsBogor.id  - Warga Kota Bogor bisa sedikit bernafas lega di tengah tren kenaikan harga kebutuhan pokok sepanjang tahun ini.

Upaya masif Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam mengendalikan harga melalui berbagai intervensi pasar mulai menunjukkan hasil nyata.

Baca Juga

Komisi IX DPR RI Soroti Risiko Stunting Akibat Kenaikan Inflasi

Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Bogor menyiapkan pengawasan ketat terhadap mutu beras di seluruh pasar daerah.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara virtual pada Senin (20/10/2025) lalu.

Warga menyambut antusias kehadiran gerakan pangan murah inisiatif Pemkot Bogor guna meringankan beban ekonomi sekaligus menekan inflasi. (Foto : IST)

Baca Juga

Dipantau Langsung Sekda Kota Bogor, Para Ibu Serbu Gelaran Pasar Murah Ramadhan di Menteng

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bogor, Dewi Kurniasari, menjelaskan bahwa langkah tersebut sesuai dengan instruksi Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Pemerintah pusat meminta daerah memastikan kualitas beras sesuai label kemasan untuk menjaga stabilitas harga di pasar.

“Dalam dua minggu ke depan akan diterbitkan surat edaran kepada seluruh pedagang, pengecer, dan distributor beras agar menjaga mutu beras sesuai label kemasan. Jika tidak memenuhi ketentuan, akan ada surat teguran, dan bila masih melanggar, izin usahanya bisa dicabut,” ujar Dewi.

Menurut Dewi, kebijakan pengawasan mutu beras ini akan dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (KUKM Dagin), serta Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ). Ketiganya akan berkoordinasi untuk memantau peredaran beras dan mencegah praktik curang di lapangan.

Baca Juga

El Nino dan Perang Rusia-Ukraina Ganggu Stabilitas Harga Pangan, Sri Mulyani Pesan Begini untuk RI

“Langkah ini merupakan bagian dari strategi stabilisasi harga pangan. Pengawasan mutu penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan mencegah gejolak harga akibat penurunan kualitas produk,” jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Bogor mencatat inflasi 0,20 persen (month-to-month) dan 2,73 persen (year-on-year) pada September 2025.

Gerakan pangan murah bentuk intervensi Pemkot Bogor guna membantu kesulitan ekonomi warga dan menekan tingkat inflasi. (Foto : IST)

Baca Juga

Topang Pengendalian Inflasi Daerah, KADIN Kabupaten Bogor Gelar Bazar Ramadhan dan Pasar Murah

Kenaikan harga daging ayam ras menjadi penyumbang inflasi tertinggi dengan andil 0,13 persen, diikuti emas perhiasan (0,08 persen) dan biaya akademi atau perguruan tinggi (0,06 persen).

Sementara itu, beberapa komoditas seperti bawang merah, tomat, dan air kemasan justru mengalami penurunan harga yang menahan laju inflasi.

Dewi menegaskan, Pemkot Bogor akan terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga keseimbangan pasokan dan keterjangkauan harga di pasar.

“Kami berkomitmen memastikan stabilitas harga dan pasokan pangan agar tidak menekan daya beli masyarakat,” tegasnya.

Selain pengawasan mutu beras, Pemkot juga akan melanjutkan program Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang terbukti efektif menekan inflasi pada bulan-bulan sebelumnya.

Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim tengah berdialog dengan pemasok bahan kebutuhan pokok saat digelar gerakan pangan murah. (Foto : IST)

“Upaya ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tapi juga menjadi bagian dari strategi jangka menengah agar harga kebutuhan pokok di Kota Bogor tetap stabil hingga akhir tahun,” pungkas Dewi.

Upaya Pemkot Bogor Menekan Inflasi:

1. Komunikasi Publik

• Menjaga warga tetap tenang dengan informasi yang jelas dan tidak menimbulkan kepanikan.

2. Aktivasi TPID

• Mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah agar bersinergi dan konsisten menjalankan fungsi dan tugasnya.

3. Satgas Pangan

• Satgas melaporkan harga dan stok komoditas, serta melakukan pengecekan lapangan untuk mengatasi kendala pasokan dan distribusi.

4. BBM Subsidi Tepat Sasaran

• Memastikan subsidi BBM diterima masyarakat tidak mampu, dengan pengawasan ketat bersama aparat hukum.

5. Hemat Energi

• Gerakan penghematan energi seperti mematikan lampu di siang hari.

6. Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen

• Mendorong warga menanam cabai, bawang, dan tanaman cepat panen lainnya melalui peran PKK, Babinsa, dan Babinkamtibmas.

7. Kerja Sama Antar Daerah (KAD)

• Menguatkan kerja sama lintas daerah untuk menjaga ketersediaan komoditas pangan strategis.

8. Jaring Pengaman Sosial

• Mengoptimalkan BTT, Bansos, Dana Desa, dan DAU untuk membantu masyarakat terdampak inflasi.

9. Isu Prioritas Bersama

• Menjadikan pengendalian inflasi sebagai prioritas, dengan kolaborasi semua pihak seperti saat pandemi Covid-19.

Editor : Furqon Munawar