Sidik Kasus Upah Pungut dan PBJ! KPK Periksa Sekda, Eks Kepala Bappenda Termasuk Ajudan Bupati Bogor

KPK Telah Periksa Sejumlah Pejabat Pemkab Bogor
Sebelumnya, KPK telah memeriksa sejumlah pejabat dan pegawai yang diduga mengetahui perkara pemotongan upah pungut pajak dan retribusi daerah dna PNJ di lingkungan Pemkab Bogor.

Baca Juga

Pakar Hukum Yenti Garnasih Sebut KPK Bisa Segera Periksa Bupati Bogor

Pada 20 Oktober 2026, penyidik memeriksa lima orang, yakni Muhammad Nawawi, Kepala Subbagian Keuangan Bappenda pada 2025; Sesilia Windy Gloriana, staf Bappenda yang menjabat Bendahara Pengeluaran; serta Windyastia Destiyan, staf Bappenda yang bertugas sebagai Pembantu Verifikator.

Selain itu, KPK memeriksa Indri Noviyanti dan Endang Sukmajadi, yang disebut sebagai karyawan koperasi sekaligus pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (DPKBD).

Sebelumnya, pada 31 Agustus 2026, penyidik juga memeriksa Kepala Bappenda Kabupaten Bogor Adi Mulyadi, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Bappenda Gandhi Sukmana, Kepala Subbagian Keuangan Bappenda Rizki Setiawan, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor Yunita Mustika Putri.

Baca Juga

Demo di KPK! FABEM Minta Bupati Bogor Diperiksa Terkait Kasus HGB Summarecon, Upah Pungut dan PBJ 

KPK Sita Rp1,5 Miliar
Dalam perkembangan penyidikan perkara ini, KPK telah menyita uang sekitar Rp1,5 miliar. Penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah kantor pemerintahan Kabupaten Bogor, termasuk Bappenda, BKPSDM, dan Dinas Pendidikan (Disdik).

Penyidikan kasus dugaan korupsi upah pungut dan pengadaan barang dan jasa tersebut bergulir sejak Kamis (20/8/2026).

Hingga Selasa (27/10/2026), KPK masih menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum dalam mengusut perkara tersebut. Dengan demikian, penyidikan masih berlanjut untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi serta mengumpulkan bukti dan keterangan dari para saksi.

Editor: Suriya Mohamad Said