Pemerintah Ajak Pemangku Kepentingan Kuatkan Pemilu Damai

JAKARTA, iNewsBogor.id - Pemerintah Indonesia mengajak semua pihak yang terlibat dalam pemilihan umum (pemilu) untuk memperkuat narasi pemilu yang damai di tengah masyarakat. Pemerintah berharap bahwa kontestasi dalam merebut kekuasaan tidak akan menyebabkan perpecahan dan merusak tata kehidupan bernegara.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan bahwa pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sekali menjamin adanya perputaran kepemimpinan yang ditentukan langsung oleh rakyat. Namun, setelah pemilu berakhir, semua pihak harus menerima kepemimpinan yang memenangkan pemilu.

Ia mengingatkan bahwa pemilu tahun 2024 harus berjalan dengan damai. Walaupun politik dan intrik politik antara peserta pemilu sering terjadi, namun tidak boleh menyebabkan perpecahan dan merusak tatanan kehidupan negara. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan bertanggung jawab dalam mewujudkan pemilu yang damai dengan memperkuat narasi-narasi pemilu yang damai di tengah masyarakat.

"Jika narasi pemilu damai jarang dimunculkan ke tengah-tengah masyarakat, mungkin saja nanti bisa terjadi ketidakstabilan," kata Mahfud saat membuka diskusi bertajuk "Senandung Pemilu Damai", di Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Mahfud mengingatkan bahwa semua pihak harus menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu harus menjamin kebebasan dan kelancaran pemilu.

Editor : Ifan Jafar Siddik