Pemerintah Ajak Pemangku Kepentingan Kuatkan Pemilu Damai

Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus mengawasi pelaksanaan pemilu dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Begitu juga dengan Kejaksaan dan Kepolisian yang bekerja sama dengan Bawaslu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) harus mengambil tindakan hukum yang tepat.

"Seluruh pihak harus peka dan sigap untuk mengatasi indikasi akan kerawanan-kerawanan di dalam penyelenggaraan pemilu yang nantinya akan dapat mengganggu jalannya tahapan pemilu," katanya.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan bahwa pemilu melibatkan mobilisasi massa dan membutuhkan kerja sama dari semua pihak. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu, pemerintah, peserta pemilu, media, masyarakat, dan aparat keamanan harus bekerja secara bersama-sama untuk mewujudkan pemilu yang damai.

Politisi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, menilai bahwa elite politik memiliki peran penting dalam mewujudkan pemilu yang damai. Para tokoh besar harus bersatu, duduk bersama, dan tidak ada intimidasi antara pihak-pihak tersebut. Contoh yang baik ini akan memberikan rasa aman bagi masyarakat sehingga pemilu yang damai dapat terwujud.

"Kalau pelaku republik ini bisa duduk bersama, maka adu domba melalui media sosial bisa dihindari," tuturnya.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengingatkan bahwa ada sejumlah larangan dalam berkampanye, seperti fitnah, hoaks, dan berita bohong. Oleh karena itu, kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu dan pendukungnya tidak boleh mengandung fitnah karena dapat mengganggu pelaksanaan pemilu yang damai. Bawaslu berharap agar kampanye tidak saling mencela dan menyerang satu sama lain.

Editor : Ifan Jafar Siddik