9 Siteplan Summarecon Terbit di Lahan Sengketa, Pakar Agraria Minta KPK Periksa Prosesnya

Pemkab Bogor Klaim Penerbitan Siteplan Sesuai Prosedur

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menyatakan penandatanganan siteplan oleh Bupati Bogor telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Baca Juga

Kembangkan Kasus Korupsi HGB, Penyidik KPK Geledah Kantor PT Summarecon Agung Tbk di Bogor

Menurut Teuku, kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengesahan Master Plan, Site Plan, dan Gambar Situasi.

Dia mengatakan, Pemkab Bogor tidak menerima pemberitahuan mengenai pemblokiran lahan tersebut dari Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor. Berdasarkan pengecekan yang dilakukan pihaknya, lahan yang menjadi objek siteplan juga tidak tercatat terblokir di situs resmi ATR/BPN.

"Jadi apa yang dilakukan sudah sesuai prosedur yang ada. Kalaupun ahli waris tidak puas kan ada mekanisme hukum lewat gugatan di PTUN," ujar Teuku Mulya.

Dia menegaskan, Pemkab Bogor tidak akan membatalkan dokumen siteplan sebelum terdapat kepastian hukum mengenai status HGB yang dipersoalkan.

"Kalau nantinya ada putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap soal SHGB yang bermasalah terkait siteplan tersebut baru bisa dibatalkan," tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh tanggapan dari Bupati Bogor Rudy Susmanto terkait penerbitan sembilan siteplan tersebut. Saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rudy tidak menjawab.

Editor: Suriya Mohamad Said