Desakan KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Upah Pungut di Kabupaten Bogor Menguat

DPRD Kabupaten Bogor Diminta Maksimalkan Pengawasan

Rizwan juga meminta DPRD Kabupaten Bogor menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, terutama terhadap program pemerintah dan penggunaan anggaran daerah.

Baca Juga

Usai Periksa Bupati Bogor, Hari Ini KPK Panggil Wabup dan Sekda Ajat Terkait Kasus Upah Pungut

Rizwan mengingatkan, pengawasan legislatif tidak cukup hanya dilakukan melalui rapat formal maupun pembahasan administratif. DPRD harus memastikan program pembangunan benar-benar berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Fungsi pengawasan DPRD harus dirasakan masyarakat. Jangan sampai hanya sebatas formalitas rapat, sementara persoalan di lapangan tidak mendapatkan perhatian serius," ujarnya.

Rizwan menegaskan, pihaknya akan terus mengonsolidasikan kekuatan masyarakat sipil untuk mengawal penegakan hukum dan mendorong pemerintahan daerah yang bersih serta transparan.

"Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan terus bergerak, menggalang dukungan rakyat, dan menyuarakan tuntutan agar Kabupaten Bogor terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika pengawasan pemerintah tidak berjalan maksimal, masyarakat harus mengambil peran sebagai pengawas tertinggi," pungkasnya.

Dia berharap KPK segera memberikan kepastian dalam penanganan perkara dugaan korupsi upah pungut, sekaligus mengungkap secara terang pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan bukti keterlibatan. 

Editor: Suriya Mohamad Said