“Keberadaan Gibran (anak Jokowi) saja tidak cukup. Jokowi mesti punya partai politik agar bisa ikut mengontrol jalannya program-program pemerintahan. Tanpa partai politik tidak akan ada interaksi dan (pengaruh) partisipasi Jokowi. Jangan lupa, partai politik adalah komponen penting dalam pemerintahan hasil pemilu 2024 (Prabowo Gibran),” ujarnya.
Azhari menambahkan posisi PDIP yang akan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran akhirnya semakin membuat pentingnya kehadiran Jokowi sebagai Ketua Umum partai. Pasalnya, pemerintahan Prabowo-Gibran pasti sangat membutuhkan kemampuan politik Jokowi untuk menjaga dinamika politik.
“Ide Jokowi menjadi Ketua Umum Partai semakin urgen lantaran PDIP bakal memilih jalan sebagai oposisi. Prabowo-Gibran butuh figur Jokowi untuk menjaga dinamika politik koalisi dan oposisi agar tidak menganggu jalannya pemerintahan. Karena itu, Jokowi pasti akan mengambil posisi sebagai Penjaga Pemerintahan ketika PDIP menjadi oposisi,” tegas dia.
Sejauh ini, rumor berkembang memang menyebut Jokowi bakal menjadi Ketua Umum partai politik yang sudah existing selama ini. Antara lain Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN dan Partai Nasdem.
Editor : Furqon Munawar
Artikel Terkait
