Ketiga, Demul menyoroti potensi kerugian negara akibat pajak tambang yang tidak dibayar sesuai produksi.
“Saya meyakini betul bahwa bayar pajaknya belum tentu 10 persen dari total produksi, belum tentu,” ujarnya tegas.
Dedi menjelaskan, tim audit akan melibatkan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) agar proses evaluasi berlangsung independen dan objektif.
"Jadi tim perguruan tinggi yang membuat audit, untuk menjaga independensi,” tutur Demul.
Hasil audit tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan kebijakan lanjutan terkait aktivitas tambang di wilayah tersebut — termasuk kemungkinan penataan ulang izin dan pengawasan lebih ketat terhadap perusahaan tambang.
Selain pembentukan tim audit, Demul juga menegaskan bahwa ke depan tidak akan ada lagi truk tambang yang melintas di jalan umum Parungpanjang.
Editor : Ifan Jafar Siddik
Artikel Terkait
