Luhut Ditantang Pidanakan Eksportir 5 Juta Ton Nikel Ilegal

JAKARTA, iNewsBogor.id –Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menantang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, segera mengambil tindakan atas perusahaan eksportir yang melakukan penyelundupan 5 juta ton bijih nikel ke China sejak 2021.

“Tunggu apalagi?  Segera pidanakan. Menko Marves juga jangan sekedar obral wacana. Begitupula KPK agar segera memeriksa lembaga-lembaga pengawas ekspor yang main mata,” desak Mulyanto lewat keterangannya, Rabu (5/7/2023).

Baca Juga

Buka Data Pasien Covid-19 ke Publik, Ganjar Debat Keras dengan Menkes Hingga Ditelepon Luhut

Mulyanto menduga praktik eskpor ilegal ini dilakukan oleh jaringan yang melibatkan perusahaan swasta, oknum pemerintah, dan oknum lembaga pengawasan ekspor. 

Sebab, jumlah mineral yang diekspor sangat besar, sehingga tidak mungkin lembaga pemberi izin ekspor tidak mengetahui. 

Karena itu Mulyanto meminta KPK segera menindaklanjuti temuan ini. Menurutnya, sangat mudah menelusuri siapa pelaku ekspor nikel ilegal ini karena kegiatannya dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan resmi sehingga dokumen dan data ekspor bisa ditelusuri. 

Baca Juga

Anak Buah Sri Mulyani & Luhut Buktikan Pernyataan Faisal Basri Soal Hilirasi Nikel Keliru dan Sesat

“Masalahnya mau tidak KPK memeriksa oknum pejabat yang menjadi beking ekspor ilegal ini? Melihat jumlah mineral yang diekspor kuat dugaan bekingnya bukan orang sembarangan. Karena itu perlu kemauan yang keras bagi KPK dan Kepolisian untuk mengusut perbuatan melawan hukum ini,” tegas Mulyanto.

Ia menyebutkan secara aturan harusnya ekspor ilegal sangat tidak mungkin terjadi sebab banyak pihak yang melakukan pengawasan seperti Bakamla, Bea Cukai, Pol Air dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

“Ini kan perlu dievaluasi secara sungguh-sungguh. KPK dapat mendalami kinerja para pengawas ekspor ini. Jangan-jangan ada pembiaran atau main antara petugas dan eksportir ilegal,” kata Mulyanto.

Baca Juga

Editor Konten Haris Azhar Kena Mental Ketika Tahu Videonya Dipersoalkan Luhut Binsar Pandjaitan

Wakil Ketua Frakso PKS DPR RI ini meminta kasus ini harus dituntaskan secara transparan. Pemerintah, kata dia, tak boleh membiarkan pengusutan kasus ini berlarut-larut. 

Mulyanto memastikan Komisi VII DPR RI dalam waktu dekat akan mendalami soal ini bersama mitra terkait agar kasus serupa dapat diantisipasi.

“Negara banyak dirugikan dengan ekspor nikel ilegal ini. Di satu sisi, hilirisasi nikel setengah hati, yang mengekspor nickel pig iron (NPI) dan Feronikel, tidak menghasilkan penerimaan negara yang memadai. Namun di sisi lain terjadi kebocoran ekspor,” sindir Mulyanto.

Baca Juga

Dinilai Inkonsisten, Haris Azhar-Fatia Kompak Tolak Seluruh Keterangan Staf Luhut

Sebelumnya diberitakan bahwa Kantor Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) telah mendapatkan data kapal dan perusahaan yang mengekspor 5 juta ton bijih nikel illegal ke China.

Data itu didapat setelah Menko Marves melakukan koordinasi dengan Bea Cukai China. Atas perbuatan ini negara dirugikan sebesar Rp14,5 triliun.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah melarang ekspor nikel sejak 1 Januari 2020. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11/2019.

Baca Juga

Fakta Sidang Luhut, Sakit Hati Disebut Lord dan Penjahat Hingga Haris Azhar Minta Saham Freeport

Harga bijih nikel untuk smelter dalam negeri ditetapkan hampir setengah dari harga internasional.

Editor : Ifan Jafar Siddik